DIGIVESTASI - Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak keberatan jika Indonesia bergabung dengan berbagai kelompok ekonomi global, seperti BRICS dan OECD (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan). Selain itu, Prabowo juga menyinggung rencana aksesi Indonesia ke CPTPP (Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik) serta IPEF (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity).

"Kita ikut beberapa kelompok. Untuk ekonomi, kita ingin mencari yang terbaik, peluang-peluang yang bisa meningkatkan ekonomi kita. Kita harus memikirkan kesejahteraan rakyat," ujar Prabowo usai pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin di Washington DC, Rabu, 13 November 2024, dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Dalam pernyataan yang sama, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia selalu berupaya mencari peluang untuk memperkuat kerja sama internasional, dengan menekankan bahwa kolaborasi lebih baik daripada konflik. Hal ini disampaikannya saat ditanya mengenai isu Laut Cina Selatan dan pendudukan Israel di Palestina.

"Kita ingin bekerja sama dengan semua pihak. Kita menghormati kekuatan global, namun tetap mempertahankan kedaulatan kita," tambah Prabowo.

Sebelumnya, keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada 23-24 Oktober 2024. BRICS adalah organisasi kerja sama ekonomi global yang berfokus pada peluang investasi antara negara-negara anggotanya, yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, dan didirikan pada 2006.

Dalam KTT tersebut, Sugiono menekankan solidaritas dan komitmen terhadap perdamaian global, serta menyoroti krisis di Palestina dan Lebanon. Dia juga mengusulkan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerja sama antara BRICS dan negara-negara Global South.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa proses aksesi Indonesia ke OECD masih terus berlangsung, terlepas dari potensi keanggotaan BRICS. Airlangga, yang telah memimpin upaya percepatan keanggotaan OECD sejak era Presiden Jokowi, mengatakan bahwa Indonesia menargetkan aksesi selesai dalam tiga tahun ke depan.

"Kita ini negara non-blok, dan seluruh anggota OECD sudah memahami hal itu," ujar Airlangga dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival di Jakarta Convention Center, Rabu, 30 Oktober 2024.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita