Pemerintah semakin prihatin dengan dinamika perekonomian global yang terus-menerus terpapar tekanan. Eskalasi ketegangan geopolitik dan peningkatan harga minyak dunia menjadi faktor yang berpotensi menggoyahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengakui bahwa dunia masih dihadapkan pada berbagai risiko dan ketidakpastian. Beberapa faktor yang menjadi perhatian meliputi perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, volatilitas harga komoditas, ketegangan geopolitik di Ukraina-Rusia, konflik Israel-Palestina, fragmentasi ekonomi, ancaman El Nino dan perubahan iklim, risiko kebangkrutan, penurunan indeks PMI Manufaktur secara global, dan kenaikan harga minyak dunia.

Kondisi ini mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang tidak merata. Proyeksi tahun 2023 mencatat pertumbuhan global hanya sekitar 2,9 persen, yang diharapkan turun menjadi 2,8 persen pada tahun berikutnya.

Menurut Airlangga, perlambatan ekonomi global ini berpotensi meningkatkan risiko pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV-2023. Bahkan untuk tahun 2024, peningkatan risiko global juga diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang sebelumnya ditargetkan mencapai 5,2 persen.

"Akibat perlambatan ekonomi global dan berbagai risiko serta ketidakpastian global, risiko terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal IV-2023 dan di 2024 semakin meningkat," ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis, Minggu, 22 Oktober 2023.

Namun, Airlangga tetap optimistis bahwa Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang kuat, ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang telah melewati angka lima persen selama tujuh kuartal berturut-turut. Selain itu, tingkat inflasi di Indonesia pada September 2023 masih tetap rendah, sekitar 2,28 persen (year on year), merupakan yang terendah sejak Februari 2022.

Indeks PMI Manufaktur tetap berada pada level ekspansif, optimisme masyarakat terhadap Iklim Kondisi Konsumen (IKK) masih cukup tinggi, Indeks Penjualan Riil masih tumbuh positif, dan neraca perdagangan pada September 2023 masih mencatat surplus sebesar USD3,42 miliar, mempertahankan surplus selama 41 bulan berturut-turut.

Perlu Usaha Keras dalam Menggaet Investasi

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3 persen (year on year) pada tahun 2023, pemerintah terus berupaya keras dengan mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Airlangga memperkirakan bahwa diperlukan investasi sekitar Rp6.189,10 triliun, dengan mayoritas berasal dari masyarakat, mencapai 84,7 persen, diikuti oleh pemerintah sebesar 9,7 persen, dan sisa investasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sementara itu, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2 persen (year on year) pada tahun 2024, investasi yang dibutuhkan dari berbagai pelaku ekonomi diestimasikan mencapai kisaran Rp6.900 triliun.

"Dalam hal sumber investasi, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui investasi dari pemerintah, sektor perbankan, pasar modal, belanja modal BUMN, penanaman modal, serta pendanaan internal korporasi," jelasnya.

Dengan harapan mencapai target pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi tersebut, sektor Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di tahun 2024 diharapkan bisa memberikan kontribusi investasi sekitar Rp 1.600 triliun.

Berdasarkan data realisasi tahun 2022 dan target tahun 2023, Airlangga menjelaskan bahwa sumbangan dari PMA dan PMDN diharapkan bisa mencapai sekitar 22 persen dari total kebutuhan investasi.

Selain mempertimbangkan data historis dan kebutuhan pencapaian target pertumbuhan, terdapat beberapa faktor lain yang menjadi pertimbangan, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, berbagai kebijakan yang mendorong kemudahan berusaha, kebutuhan investasi yang signifikan untuk mendukung diversifikasi ekonomi dan transisi energi, serta investasi yang diperlukan untuk menyelesaikan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).

Mengikuti berbagai kondisi tersebut, dalam Rapat Terbatas Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024 pada Februari 2023, telah dibahas bersama Presiden Joko Widodo mengenai target penanaman modal sekitar Rp1.650 triliun untuk tahun 2024.

"Pemerintah, para investor, asosiasi, pelaku usaha, sektor perbankan, dan media, semuanya memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Semua pihak diharapkan dapat berkolaborasi dan memberikan kontribusi terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan global yang tidak ringan," tegas Airlangga.