DIGIVESTASI - Pemerintah telah mengidentifikasi 14 usulan proyek strategis nasional (PSN) baru yang akan didanai oleh investor swasta dan tidak memerlukan dukungan APBN.  PSN ini dibentuk untuk mendukung kebijakan percepatan hilirisasi, mendukung konektivitas, pembangunan dan pemerataan perekonomian nasional dan daerah, penciptaan lapangan kerja, serta  dukungan kementerian sektoral.

Ada dua PSN baru yang sedang dikembangkan pemerintah, satu PSN lokasi PIK 2 dan pengembangan eco-city dan satu lagi Pengembangan Kawasan Terpadu (BSD) Bumi Serpong Damai. 

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimurjono mengaku belum mengetahui penerapan BSD dan PIK sebagai PSN. Namun saat ditanya keterlibatan PUPR dalam proyek tersebut, dia hanya mengatakan keputusan itu diambil dalam rapat kabinet. "Wah, saya kurang tahu (apakah BSD dan PIK diajukan jadi PSN). Tapi  sudah diputuskan kabinet. PSN ini bukan APBN," kata Basuki kepada wartawan  di Gedung DPR RI, Jakarta. Senin (2024/04/01). 

Basuki mengatakan pihaknya tidak akan terlibat langsung  dalam 14 proyek baru PSN  tersebut, melainkan masing-masing proyek  akan dilaksanakan oleh pihak swasta. 

“Oh, PUPR tidak akan melakukan intervensi dalam waktu dekat. “Masing-masing adalah individu,” kata Baschi. 
"Misalnya PSN Harbour Road hanya berstatus saja. Tapi  yang lainnya tetap karena sebelumnya tidak diminta (inisiatif swasta), dan yang lainnya tetap bebas biaya," lanjutnya. 

Lebih lanjut Basuki menjelaskan, status PSN  hanya sekedar kemudahan pemerintah dalam bentuk regulasi. “Misalnya negara dibiayai pembebasan lahan oleh LMAN (Asosiasi Pengelola Aset Nasional), tapi kalau swasta tetap swasta,” tutupnya.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita