Presiden Prabowo Instruksikan Efisiensi Anggaran, Rp306,69 Triliun Dipangkas

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan penghematan anggaran negara melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN. Langkah ini menargetkan pemangkasan anggaran hingga Rp306,69 triliun guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Dua pos utama yang mengalami pemotongan signifikan adalah belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun dan pengurangan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa efisiensi ini dilakukan untuk mendukung program-program prioritas, salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Presiden meminta agar anggaran difokuskan pada program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jumat (24/1).

Pemangkasan Anggaran Berdampak ke Kementerian dan Tenaga Kerja

Dampak penghematan anggaran mulai terasa di berbagai kementerian. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal misalnya, mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp722,73 miliar, termasuk pengurangan dana honorarium bagi pendamping desa.

Meski demikian, Menteri Desa Yandri Susanto memastikan bahwa honor pendamping desa tetap dapat dibayarkan untuk satu tahun penuh. Saat ini, anggaran yang tersedia baru mencakup pembayaran hingga 10 bulan.

Pemotongan anggaran juga berdampak pada Kementerian Transmigrasi (Kementrans), yang mengalami defisit Rp50 miliar untuk pembayaran gaji pegawai. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebutkan bahwa kementeriannya awalnya memiliki pagu anggaran Rp122,4 miliar, namun kini tersisa Rp43,16 miliar pasca-pemangkasan.

Tak hanya itu, sekitar 18 ribu pegawai kontrak di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga terdampak akibat pemotongan anggaran sebesar 80% atau Rp81,38 triliun. Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan bahwa kontrak pegawai yang telah habis belum bisa diperpanjang karena anggaran masih dalam tahap evaluasi.

Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Ekonomi Nasional

Penghematan besar-besaran ini memicu kekhawatiran terhadap perekonomian nasional. M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, menilai bahwa pemotongan anggaran pemerintah berdampak signifikan terhadap tingkat konsumsi dan angka pengangguran.

"Kondisi ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat serta menghambat konsumsi domestik, yang merupakan penggerak utama ekonomi Indonesia," ungkap Rizal kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, pemangkasan anggaran di sektor strategis seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga dapat menghambat pembangunan infrastruktur, yang selama ini menjadi pilar pertumbuhan ekonomi.

Menurut ekonom Shofie az Zahra dari IDEAS, meskipun program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat meningkatkan produksi dan distribusi pangan lokal, manfaatnya tidak serta-merta menggantikan dampak luas dari pemotongan anggaran di sektor lain.

"Ketika ribuan tenaga honorer kehilangan pekerjaan, daya beli masyarakat menurun drastis, sehingga efeknya menjalar ke berbagai sektor seperti ritel, transportasi, hingga jasa," ujarnya.

Shofie menekankan bahwa jika efisiensi ini berdampak pada pemangkasan besar-besaran di sektor infrastruktur dan layanan publik, maka daya saing ekonomi nasional juga akan terancam. Oleh karena itu, diperlukan strategi fiskal yang lebih seimbang agar pemangkasan anggaran tidak berujung pada perlambatan ekonomi yang lebih dalam.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita