DIGIVESTASI - OJK Ambil Alih Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti. Pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital serta aset kripto resmi beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu, bagaimana kesiapan OJK menghadapi transisi besar ini?

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi, memastikan bahwa OJK siap menyambut perubahan tersebut. "Sejauh ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Kami akan menerbitkan pengaturan awal berupa Peraturan OJK (POJK) dan aturan pelaksanaannya melalui Surat Edaran (SE) OJK. Saat ini, dokumen tersebut sedang dalam tahap finalisasi dan harmonisasi di Kementerian Hukum," jelas Hasan di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Hasan juga menjamin bahwa peraturan baru akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kripto. Ia menegaskan, perizinan yang telah diterbitkan oleh Bappebti akan tetap berlaku, sehingga pelaku industri yang sudah berizin tidak perlu melalui proses perizinan ulang.

"Semua bentuk perizinan yang telah dikeluarkan Bappebti, termasuk untuk bursa, lembaga kliring, lembaga penyimpanan, dan para pedagang, akan diakui oleh OJK. Kami hanya akan menyesuaikan platformnya sesuai regulasi yang berlaku," tegasnya.

Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem kripto di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum dan regulasi yang lebih terintegrasi.