Meta, induk dari Facebook dan Instagram, mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen konten berita yang ada di Facebook diberikan secara sukarela oleh para penyedia berita. Rafael Frankel, Direktur Kebijakan Publik Meta, menjelaskan bahwa Meta tidak mengambil konten berita dari para penyedia berita. Ia menambahkan bahwa "Mereka (para penyedia berita) secara sukarela menambahkan konten mereka ke platform kami. Kami tidak mengambil konten tersebut, 90 persen dari konten berita kami berasal dari para penyedia berita itu sendiri." Rafael menyampaikan hal ini dalam sebuah konferensi virtual pada Senin (7/8/2023).

Menurut Rafael, tindakan memberikan berita secara sukarela ini memberikan manfaat bagi para penyedia berita dan mendorong perkembangan kantor berita. Facebook dapat membantu meningkatkan jangkauan pembaca yang tertarik dengan topik tertentu, yang pada gilirannya akan menguntungkan kantor berita. Selain itu, Facebook juga dapat meningkatkan jumlah pengunjung laman kantor berita.

"Keuntungan-keuntungan yang diperoleh setelah mengunggah konten secara sukarela di platform kami, akan dirasakan oleh para pengunggah sendiri," jelas Rafael. Oleh karena itu, Rafael berpendapat bahwa jika UU Hak Penerbit benar-benar diberlakukan baru-baru ini, ini bisa merugikan pengguna dan penyedia berita. Ia berargumen bahwa jika harus membayar untuk setiap konten yang ada di platformnya, Facebook akan lebih selektif dalam memilih konten yang akan dinikmati oleh para pengguna. Dengan demikian, ini juga dapat berdampak negatif pada kantor berita yang sering mengunggah berita di Facebook.

Untuk diketahui, beberapa negara saat ini sedang fokus pada platform-platform ketiga yang menyajikan kembali berita yang diproduksi oleh media. Karena alasan ini, negara-negara seperti Kanada dan Australia telah mengeluarkan UU Hak Penerbit, yang mewajibkan platform tersebut membayar untuk setiap berita yang mereka sajikan kembali. Ini telah mengakibatkan Facebook dan Instagram menghentikan penyebaran konten berita di platform mereka karena mereka tidak ingin membayar.

Sebelumnya, Usman Kansong, Dirjen Direktorat Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo, mengumumkan niatnya untuk membentuk komite untuk hak penerbit. Komite ini akan terdiri dari jumlah anggota ganjil, dengan maksimal 11 orang yang berasal dari berbagai latar belakang. Arifin Asydhad, Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Pimred), menyuarakan pendapat bahwa platform digital seperti Google harus diatur dengan baik agar bertanggung jawab dalam menciptakan ekosistem jurnalisme yang sehat di Indonesia. Dia berpendapat bahwa meskipun platform digital telah memberikan dampak positif pada media massa di Indonesia, mereka juga telah membawa dampak negatif, seperti kemunculan media yang hanya mengambil konten dari perusahaan media lain tanpa melakukan konfirmasi, sehingga hal ini membuat pemisahan antara karya jurnalis yang sebenarnya dengan agregator semakin samar.

Sumber: bisnis.com

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar teknologi aset digital dan investasi aset digital