DIGIVESTASI - Kemenko Perekonomian mengomentari mengapa proyek pembangunan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 diberi status Proyek Strategis Negara (PSN). Keputusan itu diambil dalam rapat internal yang digelar di Istana Negara pada 18 Maret lalu.  BSD merupakan proyek  Sinar Mas Land Group atau PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Sedangkan PIK 2 merupakan kelanjutan dari perusahaan patungan antara Salim Group (SG) dan Agung Sedayu Group (ASG) milik konglomerat Aguan. 

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Hariyo Limanset mengatakan, penetapan 14 PSN baru tersebut harus melalui serangkaian pertimbangan. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan di berbagai sektor, terdiri dari delapan kawasan industri, dua kawasan pariwisata, dua jalan tol, satu sektor pendidikan, riset dan teknologi, kesehatan, serta satu proyek migas lepas pantai. 

Selain itu, ada sejumlah tujuan yang menjadi prioritas pengembangan 14 proyek tersebut. Sasaran tersebut antara lain pemerataan ekonomi berdasarkan pembangunan daerah, perluasan kesempatan kerja, kolaborasi sektor pembangunan, dan keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan  mandiri (non-APBN). 

“PSN BSD bertujuan untuk memajukan sektor pendidikan, biomedis, dan digital dengan dukungan Kementerian Kesehatan,” kata Haryo dalam keterangan tertulis, Rabu lalu. 

Pak Haryo menjelaskan, total investasi di PSN-BSD diperkirakan mencapai Rp 18,54 triliun. Proyek ini diperkirakan menyerap 10.065 tenaga kerja, menghemat devisa sebesar Rp10,1 triliun, dan mendatangkan devisa sebesar Rp5,6 triliun. 
Sedangkan PSN PIK 2 menyasar sektor pariwisata hijau, khususnya  kawasan wisata mangrove pesisir yang didukung Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif (Kemenparekraf). Total investasi di PSN PIK 2 diperkirakan  mencapai Rp 65 triliun. Ia menambahkan: “Diharapkan dapat menampung 6.235 pekerja langsung  dan 13.550 pekerja multiplier.”

Mengklaim tidak ada unsur politik 
Haryo juga menegaskan, tidak ada unsur politik dalam keputusan terkait kedua proyek yang dilakukan perusahaan milik Indonesia tersebut. Proses pengambilan keputusan hendaknya didasarkan pada hasil kajian yang menyeluruh. 
“Tidak ada pertimbangan non-teknis (politik) dalam pengambilan keputusan dalam memutuskan proyek PSN. Semua keputusan berdasarkan hasil penelitian yang lengkap dan parameter yang jelas,” kata Haryo. 

Dia menjelaskan, usulan proyek keikutsertaan PSN terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan. Usulan ini dapat diajukan melalui Kementerian/Otoritas (KL) dan BUMN/D dengan proses bottom-up. Seluruh usulan selanjutnya akan dikaji dan dianalisis lebih lanjut oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). 

“Tidak semua usulan proyek infrastruktur  langsung disetujui menjadi PSN,” tegasnya. Dijelaskan, dana APBN maupun APBD tidak akan digunakan untuk pembangunan PSN, melainkan akan diperoleh dari pihak swasta. Peran pemerintah adalah membantu penyederhanaan perizinan agar proyek dapat segera dilaksanakan dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. 

“Proses perizinan yang sederhana ini sangat sejalan dengan cita-cita nasional untuk memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan kepada pelaku ekonomi dan merupakan salah satu kunci  pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional,” jelas Haryo.  Evaluasi keseluruhan proyek PSN melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pemantauan berkelanjutan hingga penilaian dampak. Ada beberapa permasalahan penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penerapan PSN, antara lain permasalahan terkait  pengadaan tanah dan tata ruang, perizinan, pembangunan, dan pembiayaan. 

“Pemerintah tentunya akan terus memantau perkembangan yang ada dan mendorong penyelesaian PSN tepat waktu. Pengelolaan PSN oleh Kemenko Perekonomian akan sangat transparan dan akuntabel. keputusan mereka, ada konflik kepentingan yang meluas,” tutupnya. Sebagai tambahan informasi, sepanjang tahun 2016 hingga Februari 2024, terdapat 195 PSN yang berfungsi penuh dengan nilai Rp 1,519 triliun. Selain itu, terdapat 77 proyek dan 13 program senilai Rp 2.960,7 triliun yang sedang dibangun atau dioperasikan sebagian, dan 41 PSN diharapkan selesai pada tahun 2024.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita