Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menganggap bahwa kesulitan masyarakat dalam mendapatkan elpiji 3 kg di sejumlah daerah bukanlah karena kelangkaan, tetapi disebabkan oleh masalah distribusi.

Dikutip dari laman kompas.com pada Senin (31/7/2023), Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji menyatakan bahwa pasokan elpiji 3 kg masih tersedia, namun distribusinya ke tingkat pangkalan dan pengecer mengalami kendala. "Bukan masalah kelangkaan, tapi distribusinya yang lambat atau kurang efisien. Elpiji masih ada, tetapi ada kesulitan dalam mendistribusikannya ke tempat-tempat tertentu.

Ia menjelaskan bahwa PT Pertamina (Persero) telah mengimplementasikan kebijakan di mana minimal 80 persen penjualan elpiji harus melalui pangkalan atau agen resmi, sehingga hanya maksimal 20 persen yang dijual ke pengecer. Sebelumnya, kebijakan ini mengharuskan minimal 70 persen dijual melalui pangkalan atau agen, dan maksimal 30 persen melalui pengecer.

"Jumlah pengecer menjadi lebih sedikit karena adanya perubahan kebijakan ini. Namun, ada kekurangan dalam sosialisasi, sehingga jumlah pengecer berkurang terutama di daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, permasalahan ini harus ditangani dengan baik. Tidak bisa memaksa masyarakat untuk membeli dari pangkalan," jelasnya.

Tutuka menyampaikan bahwa proses pembelian elpiji 3 kg di pangkalan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembelian dari pengecer karena jumlah pangkalan yang terbatas. Akibatnya, masyarakat seringkali lebih memilih membeli dari pengecer karena aksesnya yang lebih mudah.

Di sisi lain, konsumsi elpiji 3 kg tidak tepat sasaran, di mana seharusnya elpiji ini diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, tetapi justru digunakan oleh pelaku usaha seperti rumah makan dan warung.

"Kami memahami bahwa di beberapa daerah, elpiji ini tidak tepat sasaran dan digunakan untuk kepentingan bisnis, seperti untuk warung, sehingga distribusinya menjadi tidak memadai. Ini menurut saya bukanlah penggunaan yang sesuai dengan tujuan," kata Tutuka.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan sistem pendataan di mana masyarakat harus mendaftarkan KTP mereka untuk dapat membeli elpiji 3 kg dari pangkalan. Tutuka mendorong masyarakat untuk segera melakukan registrasi ini.

Data pendaftaran tersebut akan disesuaikan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sistem pendaftaran ini juga berlaku untuk pengecer yang harus mendaftar di pangkalan. Tutuka menyatakan bahwa perubahan sistem ini tidak cukup disosialisasikan dengan baik, sehingga menimbulkan masalah dalam penyaluran elpiji subsidi.

Oleh karena itu, dia telah meminta Pertamina untuk lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan masalah distribusi yang menghambat di pangkalan dan agen resmi sehingga elpiji belum sampai ke pengecer.

"Saya menyuruh mereka turun ke lapangan untuk membantu masyarakat, karena jumlah pengecer semakin berkurang (20 persen). Pertamina harus menangani masalah distribusi ini," ujar Tutuka.

Sumber: kompas.com

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar teknologi aset digital dan investasi aset digital