Jokowi Instruksikan Penyelidikan Penyebab Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

Bisnis | Ekonomi - Diposting pada 06 October 2024 Waktu baca 5 menit

DIGIVESTASI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya memeriksa penyebab deflasi yang telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut di Indonesia. Ia meminta agar kondisi ini diteliti secara mendalam untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga.

"Pertama, coba cek dengan baik apakah deflasi ini terjadi karena harga-harga barang menurun akibat pasokan yang baik, distribusi yang lancar, transportasi yang tidak bermasalah, atau justru karena daya beli masyarakat yang menurun," ujar Jokowi pada Minggu (6/10/2024).

 

Jokowi menjelaskan bahwa baik inflasi maupun deflasi harus dikelola dengan tepat guna menjaga keseimbangan harga yang tidak merugikan produsen maupun konsumen. Menurutnya, harga yang stabil sangat penting untuk memastikan para produsen seperti petani, nelayan, UMKM, dan industri tetap bisa berproduksi.

"Deflasi maupun inflasi, keduanya perlu dikendalikan agar harga tetap stabil. Produsen tidak boleh dirugikan, tapi di sisi lain, konsumen juga tidak boleh terbebani dengan kenaikan harga yang tidak terkendali," ungkapnya.

 

Jokowi juga mencatat bahwa tingkat inflasi tahunan saat ini masih berada di level yang baik, sekitar 1,8 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa angka tersebut tidak boleh terlalu rendah agar produsen, termasuk petani, tidak dirugikan.

"Keseimbangan adalah kunci. Saat ini inflasi year on year berada di sekitar 1,8 persen, itu bagus, tapi kita harus waspada agar tidak terlalu rendah sehingga produsen, terutama petani, tetap mendapat keuntungan," tambah Jokowi.

 

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa deflasi selama lima bulan ini disebabkan oleh harga pangan yang terlalu rendah. Menurutnya, penanganan deflasi berbeda dengan inflasi, di mana pemerintah bisa melakukan intervensi melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

 

"Kalau inflasi, kita bisa cepat atasi karena ada pemerintah daerah yang bisa menggunakan APBD dan dana tak terduga. Namun, dalam kasus ini, harga yang terlalu murah belum ada solusi yang jelas," ungkap Zulkifli pada Jumat (4/10/2024) di Kompleks Istana Kepresidenan.


Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita

Sumber: kompas.com

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital

 

DISCLAIMER

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.