Berita Terkini
Dugaan Salah Urus Keselamatan Kereta di Indonesia: Fakta, Risiko & Dampaknya
/index.php
Bisnis | Ekonomi - Diposting pada 01 July 2025 Waktu baca 5 menit
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali melontarkan ancaman pengenaan tarif terhadap Jepang. Ancaman ini muncul karena Jepang dianggap tidak membuka akses pasar bagi beras asal Amerika Serikat. Pernyataan tegas tersebut disampaikan Trump pada Senin (30 Juni 2025) waktu setempat, hanya seminggu sebelum tenggat waktu 9 Juli yang menjadi akhir dari masa penangguhan tarif tinggi untuk puluhan mitra dagang AS, termasuk Jepang.
Trump menuduh Jepang tidak bersikap kooperatif, meskipun negara tersebut sedang menghadapi krisis pasokan beras. “Mereka menolak impor beras dari kita, padahal mereka sedang kekurangan. Jadi, kita akan kirimkan surat saja. Meski begitu, kita tetap menghormati kerja sama dagang yang sudah lama terjalin,” tulis Trump dalam unggahannya di media sosial, dikutip dari Bloomberg pada Selasa (1 Juli 2025).
Selama beberapa minggu terakhir, Trump terus menjalankan strategi tekanan menjelang batas waktu penetapan tarif. Ia berulang kali mengancam akan keluar dari proses negosiasi dan langsung mengeluarkan surat penetapan tarif kepada negara yang tidak mau berkompromi. Pada April lalu, ia sempat menunda penerapan tarif berdasarkan negara dengan memberikan tenggat 90 hari guna mendorong kesepakatan. Namun sejauh ini, baru dua kesepakatan yang diumumkan, yaitu dengan China dan Inggris.
Sementara itu, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih, Kevin Hassett, menyatakan bahwa sejumlah kesepakatan tambahan akan diumumkan setelah libur nasional 4 Juli. Ia menekankan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan rancangan undang-undang besar terkait pajak dan pengeluaran negara.
“Setelah kita istirahat sejenak menikmati pesta kembang api, kita akan kembali bekerja dan mulai mengumumkan berbagai kesepakatan. Kami akan bertemu Presiden untuk menyampaikan hasil negosiasi dan menunggu lampu hijau,” ujar Hassett dalam wawancara dengan Fox Business.
Terkait ancaman Trump terhadap Jepang, Hassett menegaskan bahwa proses negosiasi masih berlangsung. “Pembicaraan belum selesai. Saya tahu apa yang baru saja beliau tulis, tetapi negosiasi dengan pihak Jepang masih berjalan sampai menit terakhir,” katanya.
Strategi ancaman tarif yang digunakan Trump terbukti cukup berhasil membuat mitra dagang lebih bersedia bernegosiasi. Misalnya, pekan lalu Trump sempat mengumumkan penghentian seluruh pembicaraan dagang dengan Kanada sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pajak layanan digital mereka. Namun setelah pemerintah Kanada mencabut kebijakan itu, Hassett mengatakan bahwa negosiasi dengan Kanada mengalami kemajuan signifikan.
Jepang, yang merupakan salah satu mitra dagang utama AS, masih masuk dalam daftar negara yang berpeluang mencapai kesepakatan, bukan langsung dikenai tarif. Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, sebelumnya menyatakan bahwa sekitar 10 perjanjian perdagangan akan diselesaikan, sedangkan negara lainnya akan menerima surat pemberitahuan tarif baru.
Namun, beberapa isu penting seperti besaran tarif dan hambatan perdagangan antara AS dan Jepang masih belum menemui titik temu, meskipun proses perundingan telah berlangsung selama berbulan-bulan. Pemerintah Jepang mendesak agar tarif 25% atas ekspor mobil mereka ke AS dihapus karena dinilai merugikan industri otomotif nasional. Namun Trump menolak permintaan tersebut, dengan alasan Jepang sendiri tidak banyak mengimpor mobil buatan AS.
Saat ini, Jepang masih dikenakan tarif umum sebesar 24% atas ekspornya ke Amerika Serikat, yang sementara waktu diturunkan menjadi 10% selama masa negosiasi berlangsung. Di sisi lain, Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan bahwa AS hampir mencapai kesepakatan perdagangan dengan India dan beberapa negara lainnya sebelum masa penangguhan tarif berakhir.
Trump dijadwalkan bertemu dengan tim perdagangannya dalam minggu ini untuk memutuskan negara mana saja yang akan kembali dikenai tarif tinggi. “Presiden akan memberlakukan tarif terhadap negara-negara yang tidak mau melakukan negosiasi dengan itikad baik,” tegas Leavitt.
Sumber: bisnis.com
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital
DISCLAIMER
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.