Pemerintah Indonesia telah merencanakan untuk menjalin kolaborasi dengan Malaysia Derivatives Exchange (MDEX) dalam upaya meluncurkan bursa berjangka minyak sawit, yang juga dikenal sebagai crude palm oil (CPO).

Didid Noordiatmoko, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), mengungkapkan bahwa rencana kerjasama ini sudah disampaikan kepada pihak Malaysia pada bulan Mei 2023.

"Dalam merespons rencana ini, pihak MDEX menunjukkan tanggapan yang sangat positif. Kami sudah memulai pembicaraan untuk berkolaborasi sejak bulan Mei tahun ini," ujar Didid kepada media di Kantor Pusat Kementerian Perdagangan pada hari Minggu, 30 Juli 2023.

Bursa berjangka CPO ini akan menjadi yang pertama di Indonesia, meskipun MDEX sudah menjadi bursa acuan di industri tersebut. Meski demikian, Didid menyadari bahwa Indonesia tidak dapat bersaing secara langsung dengan MDEX, mengingat MDEX telah beroperasi selama lebih dari dua dekade dan memiliki pengalaman yang luas di sektor ini. Oleh karena itu, lebih bijaksana bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama daripada bersaing tanpa hasil yang memuaskan.

Saat ini, terdapat beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh kedua negara untuk menentukan bentuk kolaborasi yang tepat. Misalnya, MDEX cenderung lebih berfokus pada pasar lokal, sementara Indonesia lebih berorientasi pada pasar ekspor. Oleh karena itu, akan sangat penting bagi kedua pihak untuk mencari kesesuaian dan kesepahaman agar kerjasama ini berjalan sukses.

Setelah kerangka kerjasama ditetapkan, pemerintah Indonesia akan segera mengambil langkah selanjutnya dengan menyusun Peraturan Bappebti, sambil menunggu kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka yang akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Meskipun begitu, belum dapat dipastikan kapan bursa berjangka CPO akan resmi beroperasi karena proses regulasi memerlukan waktu dan koordinasi yang tepat.

Sebelumnya, pada tanggal 19 Juli 2023, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan kebijakan terkait ekspor CPO melalui bursa berjangka di Indonesia akan diterbitkan pada bulan Juni 2023. Didid menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan terobosan inovatif dari Kemendag yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekspor minyak sawit dan pendapatan negara melalui penerimaan pajak ekspor.

Salah satu manfaat utama dari implementasi ekspor CPO melalui bursa berjangka adalah terbentuknya price reference di bursa, karena banyaknya transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual. Harga-harga yang terbentuk pun akan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan dapat diakses secara real-time. Hal ini akan memudahkan dalam penentuan Harga Patokan Ekspor (HPE) oleh Kemendag dan Bea Keluar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta berpotensi memperbaiki harga tandan buah segar (TBS) bagi petani.

Sumber: Bisnis.com

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar teknologi aset digital dan investasi aset digital