Pemerintah Targetkan Pembangunan PLTN pada 2032, Pro dan Kontra Muncul

Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada 2032. Meski bukan rencana baru, proyek ini mengalami pasang surut selama puluhan tahun. Namun, ambisi tersebut semakin dimatangkan di penghujung masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai langkah awal, Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Organisasi Implementasi Program Energi Nuklir (Nuclear Energy Program Implementation Organization/NEPIO). Rencana ini kemudian berlanjut di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengonfirmasi bahwa persiapan PLTN telah dimulai dengan target operasional pada 2032.

"Fase pengembangan infrastruktur PLTN saat ini masih berada dalam tahap pertama, yaitu pertimbangan menuju penetapan," ungkap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (18/2).

Menurut Eniya, tahapan ini mengikuti pedoman dari International Atomic Energy Agency (IAEA). Untuk dapat beroperasi, pemerintah perlu merevisi sejumlah regulasi, termasuk membentuk NEPIO secara resmi.

Pemerintah berencana membangun reaktor nuklir berkapasitas 250 MW dengan teknologi Small Modular Reactor (SMR) yang lebih ringkas dan efisien.

PLTN Berpotensi Hemat Biaya Energi, Tapi Risiko Keamanan Jadi Sorotan

Pengamat energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai PLTN berpotensi menghadirkan energi murah. Dengan menggunakan uranium yang memiliki usia pakai hingga 40 tahun, biaya operasional PLTN dapat memangkas pengeluaran energi hingga 50% dibandingkan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.

Namun, Yayan menyoroti aspek keamanan yang harus menjadi perhatian utama. Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam pengelolaan PLTN dapat berujung pada bencana serius, seperti yang terjadi dalam kasus Chernobyl.

"Kasus Chernobyl terjadi akibat korupsi dalam penggunaan bahan bakar reaktor. Alih-alih menggunakan bahan berkualitas tinggi, mereka malah memilih yang lebih murah, yakni grafit," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/2).

Selain itu, Yayan menilai Indonesia masih menghadapi tantangan dalam tata kelola pemerintahan. Ia khawatir adanya praktik korupsi dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan dapat meningkatkan risiko kecelakaan di PLTN.

Tantangan lain yang dihadapi adalah pengelolaan limbah nuklir. Limbah ini tidak bisa dibuang sembarangan dan memerlukan sistem penyimpanan khusus yang membutuhkan biaya besar. Yayan juga mengingatkan peristiwa kebocoran reaktor di Fukushima, Jepang, akibat gempa bumi dan tsunami pada 2011.

"Jepang memiliki sistem keamanan terbaik di dunia, tetapi tetap tidak bisa menghindari dampak bencana alam. Indonesia sebagai negara rawan bencana harus memiliki strategi mitigasi risiko yang matang," tegasnya.

PLTN Dinilai Kurang Efisien, Energi Terbarukan Jadi Alternatif

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pembangunan PLTN. Menurutnya, biaya pembangunan PLTN sangat tinggi karena Indonesia belum memiliki teknologi dan sumber daya manusia yang memadai.

Indonesia juga belum mampu memproduksi reaktor SMR sendiri sehingga harus mengimpor teknologi dan tenaga ahli dari luar negeri. Hal ini berisiko menyebabkan ketergantungan jangka panjang terhadap negara pemasok.

"Sekali kita membangun PLTN, maka kita akan terus bergantung pada negara yang memasok teknologinya," ujar Fabby.

Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, yang mencapai 3.686 GW. Studi terbaru IESR menunjukkan bahwa sekitar 333 GW dari 632 lokasi proyek energi terbarukan skala utilitas layak secara finansial, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM).

Fabby menilai, dibandingkan PLTN yang membutuhkan waktu lama untuk beroperasi, energi terbarukan bisa dikembangkan lebih cepat dan lebih terjangkau.

"Terdapat potensi 333 GW yang dapat dimanfaatkan dari energi surya, angin, dan hidro, yang secara teknis memungkinkan dan secara ekonomi menguntungkan," pungkasnya.