DIGIVESTASI - Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat ke 4,95 Persen, Tantangan bagi Pemerintahan Prabowo, Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 4,95 persen pada kuartal III 2024, angka yang lebih rendah dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya, di tengah ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan hingga 8 persen. Pada kuartal I dan II 2024, pertumbuhan masing-masing mencapai 5,11 persen dan 5,05 persen secara tahunan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perlambatan ini disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat. Hal ini tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang hanya naik 4,91 persen, sedikit menurun dari kuartal sebelumnya yang tercatat 4,93 persen.

Selain itu, tingkat pengangguran juga meningkat. Data BPS menunjukkan 7,47 juta orang menganggur hingga Agustus 2024, naik dari 7,20 juta orang pada Februari 2024.

Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut minimnya permintaan menjadi faktor utama perlambatan. Kondisi ini berbeda dengan kuartal sebelumnya yang didorong oleh momen Ramadan dan Idulfitri. Namun, menurutnya, faktor musiman bukan alasan utama. Ia juga menyoroti penurunan purchasing manager index (PMI) manufaktur yang turut berkontribusi terhadap pelemahan ekonomi.

"Perlambatan di sektor manufaktur ini harus menjadi perhatian pemerintah, terutama yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," ujar Yusuf.

Selain itu, Yusuf menyoroti fenomena penurunan daya beli di kalangan kelas menengah. Ia mendorong pemerintah untuk memikirkan skema bantuan, termasuk memberikan insentif bagi kelompok kelas menengah, bukan hanya bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi penurunan ekonomi yang berkelanjutan. Ia menyoroti pelemahan ekspor sebagai salah satu faktor yang menekan laju pertumbuhan ekonomi.

"Kondisi global yang tidak stabil, terutama permintaan yang melambat dari negara mitra utama seperti Tiongkok, turut berdampak besar pada ekonomi Indonesia," jelas Achmad.

Achmad menyarankan pemerintah untuk mendiversifikasi ekspor dan menambah nilai komoditas mentah Indonesia guna memperkuat sektor domestik serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menyoroti tingginya angka pengangguran yang diwariskan dari era Presiden Joko Widodo kepada Prabowo. Ia menekankan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini tidak mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

Ia menyebut bahwa tambahan 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya menyerap sekitar 100 ribu tenaga kerja, jauh lebih sedikit dibandingkan 400 ribu tenaga kerja di masa lalu. Huda juga menyebut bahwa deindustrialisasi prematur menurunkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, yang kini hanya 18 persen, dibandingkan 22 persen pada tahun 2010.

Huda menambahkan, jika kondisi ini tidak segera diatasi, lonjakan pengangguran bisa menjadi masalah serius bagi pemerintahan Prabowo.

Mimpi Prabowo dan Tantangan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyebut bahwa misi Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah tugas berat bagi kabinet ekonominya. Ia menilai kabinet Prabowo masih banyak diisi oleh wajah-wajah lama dari era Jokowi, yang mungkin tidak akan mampu mencapai target tersebut jika menggunakan pendekatan yang sama.

"Jika masih menggunakan cara lama, jangan harap bisa mencapai 6 persen, apalagi 8 persen. Dibutuhkan terobosan dan pendekatan baru," tegas Faisal.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah perlu bekerja secara solid dan tidak menghadirkan kebijakan yang kontradiktif antar kementerian. Salah satu kunci percepatan pertumbuhan adalah dengan mendorong sektor manufaktur yang kontribusinya besar terhadap PDB.

Perkuat Kebijakan Sosial dan Jaga Tarif Publik

Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan bahwa untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, pemerintah harus memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi, termasuk UMKM, BUMN, dan koperasi. Ia menekankan pentingnya membangun industri dasar di setiap daerah dengan memperhatikan potensi lokal.

Eliza juga mendorong adanya "linkage" antara industri besar dan kecil dalam negeri untuk menciptakan rantai pasok yang lebih kuat.

Sementara itu, Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang memperkuat bantuan sosial dan menjaga tarif layanan publik seperti KRL dan UKT. Yusuf juga menyarankan agar pemerintah menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen yang direncanakan untuk tahun 2025.

Dari sisi moneter, Yusuf berharap Bank Indonesia dapat lebih agresif menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong investasi dan daya beli masyarakat.

"Kita harap hingga akhir tahun, BI rate bisa dipangkas menjadi sekitar 5 persen demi mendorong pertumbuhan ekonomi," pungkas Yusuf.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita