Percepatan Transisi Energi Melalui Elektrifikasi, Kunci Kedaulatan Energi Nasional

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menegaskan bahwa percepatan transisi energi melalui program elektrifikasi merupakan langkah strategis untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Salah satu momentum penting dalam upaya ini adalah penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025, yang resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13 Februari 2025.

"Pameran ini menjadi kesempatan emas bagi pemerintah untuk terus mendorong proses transisi energi, terutama dalam upaya mewujudkan swasembada dan kedaulatan energi di tengah dinamika global," ujar Defiyan, Senin (17/2/2025).

Pameran otomotif ini menampilkan sekitar 60 merek kendaraan, terdiri dari 34 merek mobil dan 25 merek sepeda motor, serta menjadi ajang strategis bagi produsen, khususnya di sektor kendaraan listrik (EV), untuk memperluas penetrasi pasar domestik. IIMS 2025 juga selaras dengan agenda pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil serta beralih ke solusi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Pertumbuhan Infrastruktur Pendukung Kendaraan Listrik

Untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik, pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) meningkat drastis, melonjak 300 persen, dari sekitar 1.000 unit pada 2023 menjadi lebih dari 3.000 unit pada 2024. Selain itu, fasilitas Home Charging Services (HCS) juga mengalami lonjakan lebih dari 300 persen, dari 9.000 unit pada 2023 menjadi 28.000 unit pada 2024.

Tak hanya dari sisi infrastruktur, konsumsi listrik kendaraan listrik juga meningkat pesat. Jumlah transaksi di SPKLU naik dari 119.600 transaksi menjadi 402.509 transaksi atau meningkat 337 persen. Konsumsi listrik di SPKLU pun melonjak dari 2,4 juta kWh pada 2023 menjadi 9,1 juta kWh pada 2024, meningkat 370 persen.

Sementara itu, konsumsi listrik di HCS meningkat lebih dari 403 persen, dari 2,9 juta kWh pada 2023 menjadi 11,8 juta kWh pada 2024. Lonjakan ini mencerminkan pertumbuhan pesat ekosistem kendaraan listrik nasional, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Langkah ini sejalan dengan target Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau bahkan lebih cepat.

Kebijakan Insentif untuk Mendorong Transisi Energi

Dari perspektif konstitusional, Defiyan Cori menyoroti pentingnya insentif kebijakan untuk mempercepat transisi energi.

"Insentif tambahan, baik berupa keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun kemudahan investasi dalam pembangunan pabrik kendaraan listrik di berbagai wilayah Indonesia, perlu diperluas agar ekosistem industri kendaraan listrik semakin berkembang," jelasnya.

Dengan sinergi antara pemerintah dan industri otomotif, serta didukung oleh mekanisme pengawasan yang ketat, transisi menuju energi bersih diharapkan tidak hanya memperkuat kedaulatan energi nasional, tetapi juga menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh Indonesia.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita