Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) yang menetapkan tarif impor sebesar 32% terhadap produk dari Indonesia diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap sektor industri yang berorientasi ekspor, salah satunya adalah industri furnitur.

Penerapan kebijakan tarif oleh Presiden Trump diperkirakan dapat menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala luas.

"Berdasarkan simulasi internal HIMKI, apabila tidak ada langkah konkret untuk mengurangi dampaknya, maka sekitar 270 ribu pekerja di sektor ini bisa berisiko kehilangan pekerjaan secara bertahap," ujar Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, kepada CNBC Indonesia pada Selasa (15/7/2025).

PHK ini dipicu oleh potensi penurunan signifikan pada sektor furnitur nasional karena lonjakan harga produk di pasar AS, yang diperkirakan akan naik antara 20 hingga 35 persen. Contohnya, produk kursi kayu yang biasanya dijual seharga US$100 per unit ke pembeli AS, dengan tarif baru bisa naik menjadi US$120–135 per unit.

“Kenaikan harga tersebut akan berdampak pada menurunnya minat beli. Para pembeli di AS yang sangat peka terhadap harga dengan mudah akan beralih ke pemasok dari negara pesaing,” jelasnya.

Harga produk furnitur Indonesia yang menjadi lebih mahal akan mengurangi daya tarik di mata konsumen AS. Konsekuensinya, pesanan menurun, kapasitas produksi dikurangi, sementara beban biaya produksi tetap harus ditanggung perusahaan.

“Situasi inilah yang dapat menyebabkan PHK secara massal,” tegas Abdul Sobur.

Ketika produk Indonesia tidak lagi diminati, maka produksi dalam negeri akan tersendat, dan volume pengerjaan juga akan mengalami penurunan drastis.

“Apakah tanda-tanda ke arah sana sudah terlihat? Saat ini, permintaan dari pembeli asal AS memang sudah mulai menurun,” tambahnya.

Ia menyebut sejumlah anggota HIMKI di sentra industri seperti Jepara, Pasuruan, Cirebon, Sukoharjo, dan sekitarnya, telah melaporkan penurunan pesanan sebesar 20 hingga 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah pabrik kecil dan menengah telah mulai mengurangi jam kerja karyawan, bahkan melakukan pengurangan jumlah pekerja sebagai langkah bertahan.

Meskipun begitu, para pelaku industri masih berupaya optimis dan tetap waspada. Mereka akan memaksimalkan jalur diplomasi, berkolaborasi dengan kementerian terkait, serta mencari solusi bisnis bersama agar dampak PHK massal dapat dihindari.

Salah satu strategi yang akan ditempuh adalah mempercepat relokasi produksi atau melakukan diversifikasi produk ke segmen dengan nilai tambah lebih tinggi dan tidak terlalu terpengaruh oleh konflik tarif, seperti produk kustom, barang-barang mewah, atau produk dari bahan baku berkelanjutan.

“Kami juga mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif domestik seperti insentif pajak, pembiayaan dengan bunga rendah, serta stimulus pembelian produk dalam negeri guna menjaga aktivitas produksi dan ketenagakerjaan,” kata Abdul Sobur.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia mendapatkan penundaan atas penerapan tarif resiprokal 32% dari AS. Penundaan ini dicapai setelah melakukan perundingan dengan Sekretariat Perdagangan AS Howard Lutnik dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer pada 9 Juli 2025.

Airlangga kembali berkunjung ke AS sebagai respons terhadap keputusan Presiden Trump yang tetap memberlakukan tarif 32% meski telah berlangsung negosiasi selama 90 hari sejak kebijakan perang tarif diumumkan pertama kali pada April 2025.

“Pertama, tambahan 10% bagi negara anggota BRICS tidak jadi diberlakukan. Kedua, kebijakan tarif 32% sementara ditunda. Ini yang kami sebut sebagai masa ‘pause’ untuk menyelesaikan negosiasi yang tengah berlangsung,” jelas Airlangga di Brussels, Belgia, Minggu (13/7/2025).

Ia menambahkan bahwa dalam kunjungannya ke Washington, Indonesia diberikan waktu tambahan tiga minggu untuk menyelesaikan negosiasi lanjutan.

“Tiga minggu ini diharapkan cukup untuk finalisasi serta penyempurnaan dari proposal dan poin-poin pertukaran yang telah dilakukan sebelumnya,” tutup Airlangga.