Daya Beli Masyarakat Melemah di Awal 2025, Precautionary Saving Diduga Jadi Penyebab

Penurunan daya beli masyarakat Indonesia pada awal tahun 2025 menjadi perhatian utama. Sejumlah ekonom menduga bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh precautionary saving atau kecenderungan masyarakat untuk menabung sebagai bentuk antisipasi terhadap ketidakpastian ekonomi.

Pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Fatkur Huda, mengungkapkan bahwa data Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi Februari 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan deflasi selama dua bulan berturut-turut. Deflasi bulanan tercatat -0,48%, sementara deflasi tahunan (year-on-year) sebesar -0,09%.

Sejumlah komoditas yang berkontribusi terhadap deflasi meliputi tarif listrik, beras, daging ayam ras, bawang merah, tomat, dan cabai merah. BPS juga mencatat bahwa ini merupakan deflasi tahunan pertama dalam 25 tahun terakhir.

"Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan konsumsi masyarakat yang cukup signifikan, padahal konsumsi biasanya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, terutama di bulan Ramadan," ujar Fatkur, dikutip dari laman UM Surabaya, Selasa (25/3/2025).

Precautionary Saving Jadi Penyebab Daya Beli Melemah

Fatkur merujuk pada data Mandiri Spending Index (MSI) yang mencatat penurunan tajam pada sektor belanja non-esensial, di mana pengeluaran untuk hiburan, olahraga, dan rekreasi turun dari 7,7% menjadi 6,5%, sementara belanja di supermarket meningkat menjadi 15,9%, yang mengindikasikan pergeseran konsumsi ke kebutuhan dasar.

"Fenomena ini dikenal sebagai precautionary saving, di mana masyarakat lebih memilih menyimpan uang karena khawatir akan ketidakpastian ekonomi di masa depan, sehingga mengurangi pola konsumsi," jelasnya.

Tingginya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan precautionary saving. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sepanjang 2024, sebanyak 77.965 tenaga kerja kehilangan pekerjaan, ditambah 3.325 orang yang terkena PHK pada Januari 2025. Bahkan, PHK massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) per 1 Maret 2025 menyebabkan lebih dari 10.000 karyawan kehilangan mata pencaharian.

Situasi ini menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, sehingga masyarakat semakin mengurangi konsumsi barang dan jasa, terutama untuk kebutuhan tersier.

"Kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika konsumsi melemah, maka permintaan agregat pun ikut turun, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," ujar Fatkur.

Pemerintah Harus Ambil Langkah Konkret

Fatkur menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mengingat konsumsi berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan termasuk pemberian insentif fiskal bagi dunia usaha untuk mencegah PHK lebih lanjut, bantuan sosial bagi kelompok rentan, serta kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor ritel dan UMKM.

"Tanpa langkah konkret, risiko stagnasi ekonomi akan semakin besar, yang pada akhirnya bisa berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang," pungkasnya.