Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan bahwa kuota bahan bakar minyak bersubsidi diperkirakan tidak akan mencukupi hingga akhir Desember 2023.

Anggota Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, menyampaikan, untuk alasan itu, pihaknya mendorong peningkatan pengawasan dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Diketahui, kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar 17 juta kiloliter (KL).

"Kita mengharapkan agar kuota BBM subsidi sebesar 17 juta KL yang ditetapkan untuk tahun 2023, dapat mencukupi hingga akhir tahun," papar Iwan dalam keterangan yang diperoleh, Kamis (3/8/2023).

"Berdasarkan realisasi hingga saat ini, kuota BBM bersubsidi diperkirakan hanya akan mencukupi hingga awal Desember 2023. Untuk itu, diperlukan upaya keras dalam pendistribusian BBM subsidi ini agar tepat sasaran dan tepat jumlah," sambungnya.

Untuk memastikan pemanfaatannya tepat sasaran, BPH Migas bersama instansi terkait membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring BBM Subsidi. Iwan mengungkapkan, subsidi BBM yang diberikan kepada golongan masyarakat tertentu merupakan wujud tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap warga negaranya. Mengingat terbatasnya anggaran Pemerintah, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan agar BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume, antara lain penggunaan QR Code dan menertibkan penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi melalui peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah.

"Kenyataannya, banyak surat rekomendasi yang masih perlu diklarifikasi lagi. Sebagai contoh, kebutuhan melaut nelayan misalnya sekitar 20 liter BBM untuk 2 hari dan biasanya beristirahat sehari untuk tidak melaut," papar Iwan.

"Tetapi, yang terjadi, nelayan setiap hari mengambil jatah BBM subsidi dan kemudian dijual ke pengepul. Hal ini yang akan kita tertibkan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, satgas ini beranggotakan wakil dari BPH Migas dan pihak terkait lainnya, seperti PT Pertamina, dan bertugas melakukan monitoring kuota BBM bersubsidi di seluruh Indonesia. Selain itu, dilakukan mitigasi pencegahan over kuota, terutama pada wilayah dengan potensi penyalahgunaan seperti wilayah pertambangan, perkebunan, dan pelabuhan.

Sumber: tribunnews

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar teknologi aset digital dan investasi aset digital