Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pendirian family office di Indonesia. Proyek family office tersebut diketahui merupakan salah satu inisiatif unggulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

Purbaya menuturkan, pihaknya tidak akan mengalihkan dana APBN untuk kebutuhan pembentukan family office. Ia menekankan bahwa bila DEN berkeinginan mendirikan lembaga tersebut, maka pembiayaannya harus dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan anggaran negara.

“Saya sudah lama mendengar isu itu, tapi biarkan saja. Kalau DEN memang bisa membangun sendiri, silakan saja bangun sendiri. Saya tidak akan mengalihkan anggaran ke sana,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa APBN harus difokuskan pada program-program yang tepat sasaran agar dapat meminimalkan potensi kebocoran anggaran. Ia berharap pengelolaan APBN tetap diarahkan untuk program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Lalu, apa sebenarnya family office itu?

Secara umum, Wealth Management Consulting (WMC) atau family office merupakan lembaga konsultasi dan pengelolaan kekayaan pribadi yang melayani individu atau keluarga dengan aset kekayaan bernilai tinggi. Konsep ini memungkinkan orang-orang super kaya maupun investor besar global untuk menempatkan dana mereka di Indonesia dengan perlakuan pajak yang lebih ringan atau bahkan bebas pajak.

Gagasan pembentukan family office ini sudah lama digagas oleh Luhut Binsar Pandjaitan, bahkan sejak masa jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) pada era Presiden ke-7 Joko Widodo. Diskusi terkait rencana ini diketahui telah berlangsung sejak tahun 2024.

Inisiatif tersebut awalnya direncanakan mulai dijalankan pada Februari 2025, namun pelaksanaannya masih berada pada tahap persiapan. Luhut sendiri sebelumnya telah memastikan bahwa proyek family office tetap akan dilanjutkan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target dapat beroperasi pada tahun ini juga.

“Saya kira proyeknya masih berjalan, dan sedang terus kami kejar. Kami berharap keputusan final segera ditetapkan oleh Presiden,” kata Luhut saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Senin (28/7/2025).

Luhut menjelaskan bahwa proses pembentukan family office saat ini telah memasuki tahap finalisasi. Pemerintah juga disebut telah meminta masukan dari investor global ternama asal Amerika Serikat, Ray Dalio, yang merupakan pendiri Bridgewater Associates, perusahaan hedge fund terbesar di dunia.

Namun, dengan sikap tegas Menkeu Purbaya yang enggan melibatkan APBN dalam proyek tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai nasib kelanjutan proyek family office yang diinisiasi Ketua DEN itu.