DIGIVESTASI - Serangan mendadak yang dilakukan Iran sebagai pembalasan terhadap Israel dapat berdampak luas terhadap perekonomian global dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tepat  untuk melindungi perekonomian Indonesia dari dampak meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel.

Ekonom Senior Didik J. Racbini menilai situasi ini berbahaya bagi pemerintahan presidensial mana pun di masa depan. Sebab, presiden mendatang tentu memiliki target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ketidakpastian dapat dan akan menyebabkan gangguan ketika para pemimpin baru menerapkan kebijakan ekonomi. Hal ini mau tidak mau menimbulkan beban baru bagi masyarakat.

“Tujuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga hanya angan-angan dalam kampanye pemilu. Kita lupakan saja dan fokus pada ketahanan dan daya beli masyarakat kita untuk mencegah pengangguran skala besar,” kata Didik, Kamis (18 April 2024). 

Oleh karena itu, kebijakan menjaga inflasi dan harga kebutuhan pokok merupakan kebijakan yang paling penting untuk melindungi kelompok masyarakat bawah yang rentan, ujarnya. Didik mengidentifikasi tiga prioritas kebijakan  untuk melindungi kelompok rentan.  Untuk memastikan daya beli tidak menurun, pemerintah harus melakukan yang terbaik dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengendalikan harga dan mengendalikan inflasi. 

“Ini duet antara pemerintah dan Bank Indonesia,” ujarnya.  Dalam kebijakan tersebut, Pak Didik mengatakan Bank Indonesia (BI) berperan penting dalam pengendalian keuangan. “Selama ini BI cukup berhasil dalam menerapkan pengendalian inflasi, namun saat ini dunia semakin tertekan sehingga penerapan pengendalian inflasi menjadi semakin sulit,” jelasnya. 

Di sisi sektor riil, pemerintah pusat dan daerah  wajib memantau harga kebutuhan pokok masyarakat secara real time. Kebijakan  kedua, menurut Didik, bersifat fiskal. Ini adalah satu-satunya alat kebijakan yang dapat digunakan pemerintah secara langsung. 

Kebijakan ini akan dipertahankan untuk memastikan belanja produktif dan dapat membantu masyarakat kurang mampu. 
Kebijakan fiskal yang baik berarti bersikap hati-hati dan hati-hati, menjaga defisit anggaran, tidak mengelola defisit anggaran secara berlebihan, mengelola proyek-proyek besar, dan tidak mengabaikan populisme. 

Ketiga, upaya menjaga produktivitas dan dunia usaha  dalam negeri. “Kita harus ingat bahwa sektor dalam negeri menyumbang porsi terbesar, 75%,” ujarnya. Mempertahankan perekonomian dan dunia usaha dalam negeri, khususnya usaha kecil dan menengah, pada saat krisis sangatlah penting meskipun terjadi guncangan eksternal. 

Selanjutnya, Didik mengatakan kebijakan perdagangan luar negeri harus menyasar daerah-daerah yang tidak terlalu terkena dampak perang. Jalur laut menuju Eropa dan Timur Tengah pasti terputus. Namun mitra dagang dari kutub ekonomi lain seperti Jepang, Tiongkok, ASEAN, dan India akan tetap ada, ujarnya. Didik mengatakan, melemahnya rupiah memberikan dampak psikologis yang sudah dirasakan masyarakat. Menyikapi hal tersebut, ia meyakini pemerintah membutuhkan pakar komunikasi publik yang memahami masyarakat. 

“Secara khusus, pemerintahan baru sekarang akan mulai menerapkan langkah-langkah komunikasi publik terkait dengan antisipasi politik terhadap dampak perang Iran-Israel,” katanya.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita