DIGIVESTASI - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, atau yang lebih dikenal dengan Titiek Soeharto, mengungkapkan bahwa harga gabah di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, mengalami penurunan drastis hingga hanya mencapai Rp 5.500 per kilogram (kg). Hal ini bertentangan dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang saat ini ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kg. Harga HPP tersebut telah mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 6.000 per kg, yang mulai berlaku pada 15 Januari 2025. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Titiek saat meninjau panen di Kabupaten Bantul bersama Menteri Pertanian pada Rabu (15/1/2025).

"Sangat disayangkan, pada saat panen harga gabah justru turun, padahal harga yang seharusnya sesuai HPP adalah Rp 6.500, sementara di sini hanya Rp 5.500," ujar Titiek dalam keterangannya yang dirilis pada Kamis (16/1/2025).

Melihat hal tersebut, Titiek mendesak Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera menyerap gabah dari petani dengan merujuk pada HPP yang sudah ditetapkan. Menurutnya, penyerapan gabah oleh Bulog sangat penting guna menjaga kestabilan harga di tingkat petani.

“Kami dari DPR mengimbau agar Bulog segera menjalankan tugasnya untuk menyerap gabah sebanyak apapun yang dihasilkan oleh petani, agar kerja keras mereka tidak sia-sia serta bantuan dari pemerintah dapat dinikmati dengan maksimal," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Titiek juga memberikan apresiasi kepada para petani atas kerja keras mereka. Ia juga mengungkapkan dukungan pemerintah dalam menyediakan bantuan sarana dan prasarana produksi, yang berdampak positif pada hasil panen yang rata-rata mencapai sekitar 7,7 ton per hektare.

"Para kelompok tani kini telah memperoleh bantuan seperti combine harvester dan pupuk, yang hasilnya terlihat pada panen yang cukup besar, yaitu 7,7 ton per hektare," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa harga gabah yang dipatok pada Rp 5.500 per kg, seperti yang terjadi di Kabupaten Bantul, berpotensi merugikan petani dengan kerugian mencapai Rp 25 triliun. Hal ini terjadi karena terdapat selisih harga sebesar Rp 1.000 per kg dari HPP yang berlaku.

"Selisih Rp 1.000 per kg ini sangat signifikan, terutama karena target panen kita mencapai 25 juta ton. Artinya, petani bisa kehilangan pendapatan hingga Rp 25 triliun jika harga gabah tetap di bawah HPP pada masa puncak panen," ujarnya.

Amran juga menambahkan bahwa anggaran untuk sektor pangan yang dialokasikan pemerintah untuk membantu petani bisa terbuang sia-sia apabila kondisi ini terus berlanjut. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penyerapan gabah secara maksimal untuk menghindari kerugian besar.

Ia pun mengingatkan Perum Bulog agar segera menyerap gabah dan beras dengan maksimal sesuai dengan HPP yang sudah ditetapkan, sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita