Amalia Adininggar Widyasanti, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), melaporkan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di seluruh provinsi di Indonesia terus mengalami penurunan. Bahkan, sebanyak 18 provinsi atau 53 persen dari total provinsi telah mencapai tingkat kemiskinan ekstrem menuju nol persen.

"Beberapa provinsi dengan penurunan kemiskinan ekstrem tercepat, antara lain Provinsi Sumatra Selatan di kawasan Sumatra, Kalimantan Timur di wilayah Kalimantan, DIY di kawasan Jawa, Sulawesi Barat di wilayah Sulawesi, Provinsi Papua di wilayah Maluku dan Papua, serta Provinsi Nusa Tenggara Timur di wilayah Bali dan Nusatenggara," ujar Amalia saat hadir di Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan secara keseluruhan di Indonesia masih sekitar 9,36 persen per Maret 2023 atau sebesar 25,90 juta orang. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2022 yang mencapai sekitar 2,04 persen.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin berharap agar konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga, terutama dalam pelaksanaan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Kiai Ma'ruf menyebutkan berbagai langkah konkret untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem telah dilaksanakan, termasuk penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan data P3KE. Selain itu, konvergensi program dan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem juga dilakukan, antara lain melalui penyesuaian APBN, APBD, dan APBDesa.

Ia menilai bahwa pekerjaan rumah yang harus dilakukan adalah menjaga tren penurunan tersebut hingga target kemiskinan ekstrem nol persen dapat dicapai. Menurutnya, upaya ini hanya mungkin terwujud melalui kolaborasi dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan.

"Tentu kinerja aktif seluruh kepala daerah menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem," tandasnya.