Pemerintah Bhutan dilaporkan telah menjual sekitar US$120 juta atau setara Rp2,03 triliun dalam bentuk Bitcoin sejak awal tahun 2026. Langkah ini mempercepat strategi divestasi yang telah mengurangi lebih dari 60% cadangan aset digital negara tersebut dari titik tertingginya.

Mengutip Yahoo Finance pada Senin (30/3/2026), data dari Arkham Intelligence menunjukkan bahwa transaksi terbaru terjadi pada 27 Maret, ketika pemerintah memindahkan 123,7 BTC senilai sekitar US$8,5 juta ke alamat baru yang sebelumnya belum pernah digunakan. Perpindahan ini berlangsung hanya 48 jam setelah Bhutan menjual 519,7 BTC dengan nilai sekitar US$36,75 juta.

Dalam pelaksanaan penjualan tersebut, Bhutan disebut menggunakan mekanisme over-the-counter (OTC) dan melibatkan market maker untuk mengurangi dampak terhadap pasar terbuka. Salah satu pihak yang terlibat adalah QCP Capital yang berbasis di Singapura.

Penjualan yang dilakukan sepanjang 2026 ini mencerminkan perubahan signifikan dalam strategi sovereign wealth fund Bhutan, yaitu Druk Holding and Investments. Jika sebelumnya penjualan dilakukan secara tidak rutin, kini aktivitas tersebut terlihat lebih terencana dan bersifat sistematis.

Sejak 1 Januari 2026, pemerintah telah memindahkan aset senilai US$158,57 juta dari dompet utamanya dan hanya menerima kembali US$38,84 juta. Arkham mencatat bahwa Bhutan secara bertahap menjual Bitcoin dalam kisaran US$5-10 juta per transaksi, termasuk penjualan sekitar 3.500 BTC pada periode September 2025.

Berbeda dengan banyak negara lain yang memperoleh Bitcoin dari hasil penyitaan aset kriminal, Bhutan membangun cadangan Bitcoin melalui program penambangan yang didukung negara sejak 2019. Dengan memanfaatkan surplus energi hidroelektrik dari sungai glasial, negara ini sempat mengumpulkan hingga 13.000 BTC.

Namun, penjualan yang konsisten selama dua tahun terakhir telah mengurangi kepemilikan tersebut menjadi sekitar 4.300 BTC dengan nilai mendekati US$300 juta. Meski demikian, Bhutan masih tercatat sebagai pemegang Bitcoin terbesar ketujuh di dunia, berada di bawah Amerika Serikat, China, Inggris, El Salvador, dan Uni Emirat Arab.

Para analis menilai bahwa hasil dari penjualan Bitcoin tersebut kemungkinan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur besar nasional. Salah satu proyek utama adalah Gelephu Mindfulness City yang dirancang sebagai kawasan administratif khusus.

Sebelumnya, pemerintah berencana mengalokasikan hingga 10.000 BTC untuk proyek tersebut. Namun, tingkat likuidasi saat ini menunjukkan bahwa dana dari cadangan tersebut mulai dimanfaatkan untuk mendukung tahap awal pembangunan.