Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat telah mengadakan sebuah webinar dengan tema Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital untuk Pemutakhiran Data dalam Pemberdayaan Masyarakat. Acara MPP Digital ini sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, serta arahan dari Wakil Presiden untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan beradaptasi cepat terhadap perkembangan zaman yang dinamis.

Kebijakan MPP Digital ini juga sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kerangka kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), yang bertujuan untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan publik. Dengan menerapkan layanan publik yang baik, diharapkan dapat mengumpulkan data terkini dari masyarakat, yang akan mendorong program-program yang tepat sasaran. Sebaliknya, program yang tepat sasaran juga akan meningkatkan kualitas layanan publik.

Skema ini menjadi kunci dari layanan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi setiap warga negara. Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital adalah sebuah layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dalam satu aplikasi.

Menurut Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Erwin Dimas, layanan ini merupakan inisiatif dari Kementerian PANRB yang memberikan banyak inovasi. Salah satu inovasinya adalah memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan publik kapan saja dan di mana saja, sehingga masyarakat tidak perlu memasukkan data berkali-kali untuk mendapatkan berbagai layanan.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, menyampaikan bahwa saat ini sedang dalam proses merancang kebijakan keterpaduan layanan digital nasional melalui MPP Digital. Tahap awal dari layanan ini akan mencakup administrasi kependudukan dan perizinan tenaga kesehatan. Diah Natalisa berharap MPP Digital dapat menjadi pelayanan publik berbasis elektronik pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu aplikasi.

Selain itu, data dari sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk pelayanan publik berisi informasi lintas sektor yang beragam, yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan program-program. Dengan membangun satu sistem dan berbagi data secara bersama-sama, akan diperoleh data yang konsisten. Proses ini akan memperkuat kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor privat, dan semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan konsep open government sebagai dasar utama untuk melakukan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang profesional.

Kolaborasi antara program Regsosek dan MPP Digital juga dapat menjadi titik awal terciptanya data profil penduduk yang sangat komprehensif, yang lebih dikenal dengan istilah Citizen 360. Dengan demikian, program-program pemerintah dan layanan publik dapat dirasakan manfaatnya dengan lebih cepat oleh setiap individu masyarakat.

Sumber: jpnn.com

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar teknologi aset digital dan investasi aset digital