Sektor jasa keuangan di Indonesia menghadapi serangkaian ujian penting dalam menjaga keamanan siber dan meningkatkan kualitasnya.

Di tengah meningkatnya serangan siber, setiap perusahaan perlu meningkatkan ketahanan dan mengurangi risiko yang terjadi.

Menurut Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serangan siber adalah sebuah ancaman yang tak dapat dihindari di era pemanfaatan teknologi. Namun, sektor jasa keuangan dapat melawan serangan ini melalui langkah-langkah mitigasi yang efektif.

Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) yang dikutip oleh Mahendra, sepanjang tahun 2022, semua sektor di Indonesia menghadapi sekitar 700 juta serangan siber. Hal ini menjadi risiko yang tak dapat dihindari karena pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas.

Oleh karena itu, Mahendra menekankan pentingnya upaya mitigasi serangan siber yang lebih baik oleh sektor jasa keuangan. Hal ini minimal dapat meminimalisir dampak risiko dari kejahatan yang terjadi.

Sebagai regulator, OJK telah menerbitkan peraturan terkait pengelolaan teknologi informasi oleh bank umum. Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan surat edaran mengenai ketahanan dan keamanan siber pada bank umum.

Dalam hal ini, Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menyatakan bahwa risiko keamanan siber secara global maupun nasional semakin meningkat.

Oleh karena itu, perbankan perlu terus meningkatkan ketahanan siber, baik dari segi teknologi maupun sumber daya manusia.

Purbaya juga mengimbau perbankan untuk meningkatkan proses dan kesadaran manajemen bank, termasuk pegawai bank dan nasabah, agar mereka memahami pentingnya mengetahui risiko keamanan siber.

Hal ini menjadi pilar penting dalam upaya mitigasi risiko operasional perbankan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

Sebelumnya, Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia) menyatakan bahwa data atau akses yang telah bocor dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk meretas pihak lain.

Sarwoto Atmosutarno, Ketua Umum Mastel, menjelaskan bahwa dalam kondisi terhubung secara luas, insiden siber dapat menimbulkan efek kejutan dan mengancam stabilitas industri keuangan di Indonesia. Semakin banyak peralatan yang terhubung ke internet, semakin besar pula potensi serangan siber.

Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang terbatas atau mahal agar efektif dalam melindungi aset atau layanan yang memiliki nilai tinggi.

Selain itu, dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan melalui peralatan yang terhubung dengan internet, perlu juga menjamin peningkatan keamanan.

Laporan dari perusahaan teknologi Cisco menunjukkan bahwa hanya 39 persen perusahaan di Indonesia yang siap menghadapi ancaman keamanan siber modern.

Temuan ini terungkap dalam laporan Cybersecurity Readiness Index Cisco: Resilience in a Hybrid World.

Laporan tersebut mengukur kesiapan perusahaan dalam menjaga keamanan siber dalam menghadapi berbagai ancaman. Survei ini melibatkan 6.700 responden dari 27 negara.

Meskipun angka 39 persen ini masih lebih tinggi daripada rata-rata global, jumlah perusahaan di Indonesia yang siap menghadapi keamanan siber ini masih tergolong rendah.

Sumber: kompas.com

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar teknologi aset digital dan investasi aset digital