Sejumlah perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat menyuarakan protes mereka kepada Presiden AS Donald Trump setelah Uni Eropa menjatuhkan denda sebesar total US$800 juta (sekitar Rp13,5 triliun).

Meta, perusahaan induk dari Facebook, Instagram, dan WhatsApp, menjadi salah satu pihak yang paling vokal. Joel Kaplan, Kepala Urusan Global Meta, menyebut bahwa denda serta tuntutan untuk mengubah model bisnis iklan mereka serupa dengan pengenaan tarif ekspor.

"Ini seperti diberi tarif miliaran dolar dan dipaksa untuk menurunkan kualitas layanan kami," ujar Kaplan, dikutip dari Reuters.

Sementara itu, Kay Hezemi-Jebelli dari kelompok lobi teknologi Chamber of Progress, menyatakan bahwa tindakan Uni Eropa ini menandai peningkatan dalam tensi perang dagang.

Menurutnya, sanksi ini seharusnya mendorong pemerintah AS untuk lebih serius memperhatikan regulasi Uni Eropa, terutama Digital Markets Act (DMA), yang bertujuan menciptakan persaingan yang adil di ranah digital.

Pemerintah Trump menyambut keluhan ini. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hughes, mengatakan kepada Politico bahwa sanksi terhadap perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Meta merupakan bentuk pemerasan ekonomi yang tidak akan didiamkan.

“Regulasi asing yang menyerang perusahaan-perusahaan AS, menghambat kemajuan teknologi, dan membuka ruang bagi sensor akan dianggap sebagai hambatan perdagangan serta ancaman bagi kebebasan sipil,” ujar Hughes.

Meta pun memberi sinyal ingin agar isu DMA dibahas dalam perundingan dagang antara AS dan Uni Eropa. Perusahaan itu mengacu pada laporan Perwakilan Dagang AS yang menyebut DMA sebagai bentuk hambatan perdagangan non-tarif.

Apple sendiri menolak berkomentar mengenai keterlibatannya dalam pembahasan DMA dalam negosiasi dagang AS-UE. Namun, mereka menyatakan bahwa denda sebesar 500 juta euro serta kewajiban untuk mengubah sistem mereka bisa merugikan privasi dan keamanan pengguna serta memaksa Apple membagikan teknologinya tanpa kompensasi.