Bank Indonesia (BI) baru saja menandatangani perjanjian Repurchase Agreement (Repo) dengan 76 perbankan nasional. Langkah ini diharapkan dapat memberikan alternatif pembiayaan yang lebih baik untuk pembangunan dan usaha strategis di Indonesia.

Dalam acara penandatanganan tersebut, Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menyampaikan harapannya agar langkah positif ini tidak berhenti pada tahap penandatanganan saja, tetapi terus dilanjutkan dengan transaksi repo yang sebenarnya di pasar uang. Destry juga mengucapkan apresiasi kepada 76 bank yang telah berpartisipasi dalam perjanjian ini, terdiri dari 71 bank konvensional, 4 bank umum syariah, dan 1 unit usaha syariah.

Repo adalah perjanjian pinjaman dana yang menggunakan agunan saham atau surat utang dengan menggunakan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen. Inisiatif ini merupakan bagian dari Blueprint Pengembangan Pasar Uang 2025 (BPPU 2025) yang telah ditetapkan sebelumnya. Menariknya, transaksi harian di Pasar Repo pada tahun 2023 telah mencapai rata-rata Rp11,4 triliun, mengalami peningkatan sebesar 57 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19 di mana rata-rata transaksi harian hanya sekitar Rp700 hingga Rp800 miliar.

Destry menjelaskan bahwa Pasar Repo memainkan peran penting sebagai penyangga pasar uang dan pasar obligasi. Dengan demikian, pengembangan repo tidak hanya berdampak pada perkembangan pasar uang, tetapi juga pada pasar keuangan secara keseluruhan.

Sejak tahun 2020, Bank Indonesia telah melakukan upaya pengembangan Pasar Repo melalui berbagai kebijakan yang disusun oleh Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK) yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Mengenai perkembangan selanjutnya, Destry melihat bahwa transaksi Repo akan semakin aktif di masa depan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah peran penting repo dalam pembiayaan ekonomi nasional, terutama dalam hubungannya dengan pasar surat utang. Saat ini, mayoritas Surat Berharga Negara (SBN) sekitar 24 persen dimiliki oleh perbankan, dengan total jumlah sekitar Rp1.300 triliun.

Selain itu, rencana implementasi kebijakan primary dealers (PDs) yang diharapkan akan mulai dilaksanakan pada tahun 2024 juga akan berkontribusi pada aktivitas transaksi Repo yang lebih intensif di masa mendatang. Penguatan pasar keuangan melalui implementasi Undang-Undang Pemulihan Ekonomi Nasional (UU P2SK) juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pasar Repo dengan penegasan kewenangan BI, closed out netting, dan penguatan Infrastruktur Pasar Keuangan seperti CCP (Central Clearing Counterparty) yang memungkinkan transaksi Repo dilakukan melalui CCP.

Dengan begitu, harapan yang tinggi terletak pada perkembangan dan kemajuan Pasar Repo di masa depan. Semua langkah ini diarahkan untuk mendukung perkembangan pasar keuangan Indonesia secara menyeluruh dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sumber: tempo.co

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar teknologi aset digital dan investasi aset digital