Arief Anshory Yusuf, anggota Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, menyatakan bahwa perlambatan ekonomi Indonesia sebenarnya sudah terlihat sejak lama. Ia menekankan bahwa tanda-tanda tersebut muncul bahkan sebelum pertumbuhan ekonomi nasional menyimpang dari tren tahunan stabil di kisaran 5%.

Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2025 hanya mencapai 4,87%, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,11% pada periode yang sama tahun 2024.

“Gejala melemahnya ekonomi atau perlambatan pertumbuhan ini sudah bisa diidentifikasi sejak lama,” ujar Arief dalam program Cuap Cuap Cuan di CNBC Indonesia, Kamis (10/7/2025).

Sayangnya, Arief menambahkan bahwa tidak semua pihak pembuat kebijakan meyakini bahwa Indonesia sedang mengalami pelemahan ekonomi. Baru setelah pemerintah merilis paket stimulus senilai Rp 33 triliun pada kuartal I-2025, dan kemudian disusul paket stimulus tambahan sebesar Rp 24,4 triliun di kuartal II-2025, respons kebijakan mulai terbentuk.

“Hampir semua kebijakan itu muncul dari hasil analisis kami terkait kondisi pelemahan ekonomi. Karena pada waktu itu banyak yang tidak percaya bahwa ekonomi sedang lesu. Tapi kami sangat yakin situasinya memang begitu,” tegas Arief.

Ia menjabarkan sejumlah indikator yang menunjukkan tanda-tanda perlambatan jauh sebelum data pertumbuhan kuartal I-2025 dirilis. Salah satu sinyal paling jelas menurutnya adalah meningkatnya proporsi belanja masyarakat untuk kebutuhan pokok yang tercatat dalam sistem perbankan.

Merujuk pada Hukum Engel, Arief menjelaskan bahwa ketika proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok meningkat, hal ini menandakan semakin banyak masyarakat yang berada dalam kelompok berpendapatan rendah. Sebab daya beli mereka hanya mencukupi untuk membeli kebutuhan dasar.

“Menurut Hukum Engel, semakin rendah pendapatan seseorang, maka proporsi belanja untuk kebutuhan pokok akan meningkat, dan sebaliknya. Dan data yang ada dengan jelas menunjukkan kenaikan dalam pengeluaran untuk barang-barang pokok,” ungkap Arief.

Fakta lain yang ia soroti adalah turunnya upah riil masyarakat. Ia menjelaskan bahwa upah riil dihitung dari penghasilan dikurangi inflasi. Di Indonesia, upah riil telah stagnan sejak 2016 di angka sekitar Rp 1.500.000 per bulan, meskipun upah nominal meningkat dari Rp 1.500.000 menjadi hampir Rp 3.000.000 pada 2024.

Kondisi ini semakin diperburuk oleh melemahnya belanja pemerintah setelah Pemilu, yang menurut Arief merupakan pola umum saat memasuki masa konsolidasi. Hal ini tergambar dari pertumbuhan konsumsi pemerintah yang minus 1,38% pada kuartal I-2025, di tengah pelemahan daya beli masyarakat dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,89%.

"Jadi saat konsumsi masyarakat melemah, lalu pemerintah terlambat dalam menggenjot belanja, maka dalam ilmu makroekonomi, itu disebut prosiklikal. Dan prosiklikal berarti justru memperparah perlambatan ekonomi,” tutur Arief.