Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berpeluang mengalami kenaikan seiring melonjaknya harga minyak dunia akibat konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang masih terus berlangsung.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang hingga kini masih menahan kenaikan harga BBM pada April mendapat apresiasi. Namun, Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai bahwa upaya mempertahankan harga tersebut tidak akan bisa bertahan lama.

Hal ini disebabkan apabila harga minyak terus meningkat hingga akhir tahun, baik pemerintah maupun badan usaha penyalur BBM akan kesulitan menanggung beban tersebut.

Piter menjelaskan bahwa jika tren kenaikan harga minyak berlanjut sampai akhir tahun, maka akan semakin sulit untuk menjaga agar harga BBM tidak naik. Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan memahami bahwa penyesuaian harga energi dalam kondisi tertentu merupakan respons kebijakan yang wajar, selama disertai dengan kompensasi yang tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan Piter dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Jumat (3/4/2026).

Piter juga mengingatkan bahwa kombinasi antara kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar, dan tekanan fiskal perlu diantisipasi demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Menurutnya, di tengah meningkatnya ketidakpastian global, koordinasi kebijakan antarotoritas ekonomi menjadi semakin penting.

Ia menambahkan bahwa dalam situasi seperti ini, koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi sangat krusial. Dunia usaha dan pelaku pasar menantikan arah kebijakan dari otoritas seperti Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan terkait upaya menjaga stabilitas sistem keuangan ke depan.

Saat ini, harga minyak telah melampaui asumsi dalam APBN 2026 yang dipatok sekitar US$70 per barel, sementara harga pasar telah berada di atas US$100 per barel.

Board of Experts Prasasti sekaligus mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, menambahkan bahwa dengan kondisi harga minyak yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya berada pada kisaran 4,7% hingga 4,9%.

Ia menjelaskan bahwa dalam skenario harga minyak tinggi yang berlangsung lama, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi melambat dan berada di bawah rata-rata sekitar 5% dalam beberapa tahun terakhir, yakni di kisaran 4,7% hingga 4,9%.

Halim juga menyampaikan bahwa jika harga minyak berada di sekitar US$100 per barel dan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.000 per dolar AS, maka defisit fiskal Indonesia berpotensi melampaui batas yang ditetapkan sebesar 3%.

Ia memperkirakan defisit fiskal dapat melebar ke kisaran 3,3% hingga 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga melampaui batas defisit 3% yang selama ini dijaga oleh pemerintah.