Menteri ESDM Dorong Percepatan Program BBM Satu Harga, Target 89 Penyalur Harus Tercapai

Bisnis | Ekonomi - Diposting pada 10 October 2023 Waktu baca 5 menit

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasfrif telah menginstruksikan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meningkatkan kecepatan pelaksanaan program BBM Satu Harga pada tahun ini. Tenaga Ahli Menteri Bidang Tata Kelola Hilir Migas, Mulyono, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 89 penyalur BBM Satu Harga harus selesai hingga akhir tahun ini, dengan rencana menambah 71 penyalur tambahan pada tahun berikutnya.

 

Mulyono menjelaskan, "Proyek pembangunan penyalur BBM Satu Harga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan sektor bisnis." Ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kesetaraan harga bahan bakar di seluruh Indonesia.

 

Sebelumnya, BPH Migas telah mengadakan Rapat Koordinasi Percepatan Program BBM Satu Harga Tahun 2023-2024 untuk Wilayah Maluku dan Papua di Ambon, Maluku pada tanggal 5 Oktober 2023.

 

Program BBM Satu Harga telah dimulai sejak tahun 2017 dan bertujuan untuk memiliki 583 penyalur BBM Satu Harga pada tahun 2024. Hingga bulan Agustus 2023, sebanyak 461 penyalur telah dibangun, dengan perincian di berbagai wilayah di Indonesia.

 

Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro, menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan langkah berikutnya setelah Surat Kepala BPH Migas kepada 36 Bupati untuk mempercepat pelaksanaan program BBM Satu Harga di berbagai daerah.

 

Sentot menambahkan, "Pemerintah daerah juga turut berperan dalam mengatasi berbagai kendala dan mencari solusi yang sesuai, serta mengatur waktu pelaksanaan program percepatan bersama."

 

Di sisi lain, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Tenggara, Nicodemus Ubro, melaporkan bahwa sudah ada calon mitra dan surat rekomendasi dari Bupati untuk wilayah Kei Besar Selatan Barat dan Kei Besar Utara Timur. Langkah berikutnya adalah mengarahkan calon mitra tersebut untuk memulai pengajuan persyaratan dan perizinan.

 

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian & Sumber Daya Alam Maluku Barat Daya, Imanuel J Maupala, menyatakan bahwa belum ada calon mitra untuk Kecamatan Masela dan Kecamatan Mdona Hiera karena ada kendala akses jalan, kurangnya fasilitas listrik, dan minimnya transportasi darat di wilayah tersebut.

Sumber: bisnis.com

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar ekonomi, keuangan, teknologi digital dan investasi aset digital

 

DISCLAIMER

Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami rangkum dari sumber terpercaya dan dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs ini adalah merupakan tanggung jawab mereka pribadi.