Lebih dari 50 negara kini memilih untuk mengurangi ketergantungan pada dominasi dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan internasional, dan mulai beralih menggunakan tiga mata uang lokal utama yaitu yuan Tiongkok, rupee India, dan rubel Rusia. Perkembangan ini menandai percepatan proses dedolarisasi yang didorong oleh kolaborasi ekonomi antarnegara BRICS.

Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional terus meluas, terutama pada sektor energi dan pertahanan. Salah satu contoh nyata adalah kerja sama antara India dan Rusia. Saat ini, India membeli minyak dari Rusia menggunakan rupee, membayar langsung kepada perusahaan Rosneft tanpa melalui sistem pembayaran internasional berbasis dolar. Di sektor pertahanan, Rusia menyuplai hampir dua pertiga dari kebutuhan militer India.

Dalam beberapa tahun terakhir, transaksi di sektor ini juga mulai dilakukan menggunakan mata uang lokal, bukan lagi dolar AS.

Langkah-langkah tersebut mempercepat perdagangan bilateral antara negara-negara anggota BRICS melalui sistem keuangan yang lebih mandiri. Volume perdagangan antara India dan Rusia melonjak tajam, dari US$13 miliar pada tahun 2021–2022 menjadi US$27 miliar pada tahun 2022. Kenaikan ini didorong oleh penggunaan sistem transaksi alternatif dengan yuan, rupee, dan rubel dalam memenuhi kebutuhan energi dan teknologi.

Pergeseran yang sama juga terjadi di Timur Tengah. Arab Saudi memperbarui kesepakatan pertukaran mata uang dengan Tiongkok, serta membuka kemungkinan untuk menjual minyak dalam mata uang yuan. Langkah ini dianggap sebagai pukulan berat bagi dominasi petrodolar dalam perdagangan energi global. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan bahwa penggunaan dolar sebagai alat geopolitik justru membawa dampak negatif bagi pelakunya. “Kami benar-benar melihat ini terjadi. Menurut saya, ini adalah kesalahan besar yang mereka lakukan,” ungkap Putin saat KTT BRICS di Kazan, sebagaimana dikutip dari Watcher Guru, Senin (9/6/2025). Sementara itu, blok Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) turut memperkuat tren dedolarisasi.

Lebih dari 85% transaksi lintas batas di wilayah tersebut kini dilakukan menggunakan mata uang nasional masing-masing negara. Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, menekankan bahwa di tengah polarisasi dan fragmentasi global, ekonomi unilateralis menjadi ancaman terhadap tatanan dunia. “Satu-satunya jalan ke depan adalah mempertahankan komitmen terhadap multilateralisme,” tegas Lula dalam forum BRICS yang sama.

Seiring meningkatnya dorongan untuk dedolarisasi, negara-negara BRICS juga tengah mengembangkan sistem pembayaran alternatif yang dinamakan BRICS Pay. Meski belum memiliki mata uang tunggal, sistem ini memfasilitasi perdagangan lintas negara menggunakan mata uang lokal, sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa ketergantungan pada sistem keuangan Barat.

BRICS Pay juga memberikan solusi bagi negara-negara yang ingin menghindari risiko sanksi ekonomi. Infrastruktur ini memungkinkan terciptanya sistem pembayaran yang lebih fleksibel, mandiri, dan berkelanjutan, terutama di tengah ketegangan geopolitik dunia.

Dengan adanya infrastruktur ini, lebih dari 50 negara kini aktif menjalankan perdagangan luar negeri tanpa bergantung pada dolar. Penggunaan yuan, rupee, dan rubel diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya kerja sama ekonomi global berbasis multipolar. Fenomena ini mencerminkan pergeseran besar dalam tatanan ekonomi internasional — yang mencakup dimensi ekonomi, politik, dan strategis. Dedolarisasi kini bukan lagi sekadar wacana, tetapi telah menjadi kenyataan yang terus berkembang.