Dampak konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran mulai meluas hingga kawasan Asia Tenggara. Vietnam kini menghadapi potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) dan meminta bantuan Jepang serta Korea Selatan untuk memperluas akses terhadap minyak mentah di tengah terganggunya pasokan global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Mengutip The Diplomat pada Kamis (19/3/2026), Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam, Nguyen Hoang Long, menyampaikan permintaan tersebut di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keamanan Energi di Tokyo.

Dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Urusan Internasional di Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Matsuo Takehiko, Long meminta dukungan Jepang untuk membantu Vietnam dalam mencari serta mengakses sumber minyak mentah guna memenuhi kebutuhan domestik.

Hal ini mengingat Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan minyak mentah besar serta pengalaman panjang dalam pengelolaan cadangan energi nasional.

Long juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan, Kim Jung-Kwan. Dalam kesempatan tersebut, ia meminta dukungan Korea Selatan untuk membantu Vietnam memperoleh akses ke sumber minyak mentah guna mempermudah impor di tengah situasi konflik di Timur Tengah yang mengancam jalur pasokan utama.

Permintaan tersebut mencerminkan besarnya dampak yang berpotensi dialami Vietnam akibat konflik antara Iran melawan AS dan Israel yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Vietnam memiliki dua kilang minyak yang mampu memenuhi sekitar 70 persen kebutuhan bahan bakar, sementara sekitar 87 persen impor minyaknya berasal dari kawasan Timur Tengah, sehingga negara tersebut sangat rentan terhadap gangguan pasokan dan kenaikan harga.

Permasalahan ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa cadangan penyangga minyak Vietnam termasuk yang paling rendah di Asia Tenggara.

Cadangan nasional negara ini hanya setara dengan 9 hari impor bersih, jauh lebih kecil dibandingkan Jepang yang mencapai 254 hari, Korea Selatan 208 hari, serta Thailand dan Filipina yang masing-masing sekitar 60 hari.

Sebagian besar cadangan tersebut dimiliki oleh perusahaan perdagangan minyak utama yang diwajibkan menjaga stok untuk kebutuhan selama 20 hari.

Namun, cadangan tersebut lebih difokuskan untuk distribusi harian ke pasar daripada untuk penyimpanan darurat jangka panjang, sehingga ruang kebijakan pemerintah menjadi sangat terbatas jika krisis berlangsung lama.

Kondisi ini membuat Vietnam berada dalam posisi yang sangat rentan apabila harga minyak terus meningkat tajam atau jika jalur Selat Hormuz benar-benar tertutup.

Dampaknya, situasi tersebut dapat mengganggu rencana ambisius pertumbuhan ekonomi Vietnam yang membutuhkan pasokan energi yang stabil dan terjangkau.

Pada Januari lalu, pemerintah Vietnam menetapkan target pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 10 persen per tahun untuk periode 2026–2030, meningkat dari rata-rata 5,7 persen pada periode 2021–2024.

Target tersebut hanya dapat tercapai apabila sektor industri, transportasi, serta konsumsi rumah tangga tidak terganggu oleh krisis energi maupun kenaikan harga BBM.

Menghadapi kondisi krisis yang semakin nyata memasuki minggu ketiga konflik, pemerintah Vietnam segera mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat.

Masyarakat diminta untuk lebih banyak berada di rumah jika tidak memiliki keperluan mendesak, serta dianjurkan menggunakan transportasi umum, bersepeda, atau berbagi kendaraan (carpool) guna menekan konsumsi bahan bakar di tengah keterbatasan pasokan.