Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan keputusan tegas terkait pelarangan ekspor mineral mentah, terutama bijih bauksit dan konsentrat tembaga pada Juni 2023. Hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Meskipun begitu, kebijakan ini dapat berdampak serius pada perekonomian Indonesia. Dampak tersebut tidak hanya terjadi pada perusahaan tambang, namun juga pada masyarakat yang terkait dalam sektor pertambangan.

Dampak Terhentinya Kegiatan Pertambangan di Dua Tambang Besar di Indonesia

Melansir dari CNBC Indonesia, larangan ekspor konsentrat akan berdampak pada terhentinya kegiatan pertambangan di dua tambang besar di Indonesia, yakni tambang milik PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Diketahui bahwa kedua tambang itu mempekerjakan puluhan ribu masyarakat Indonesia. Sehingga, apabila kegiatan ekspor disetop, ada kemungkinan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa terjadi kembali. Hal ini seperti yang pernah terjadi sebelumnya pada 2017 lalu, saat pemerintah juga pernah menyetop keran ekspor konsentrat tembaga Freeport yang mengakibatkan 33.000 karyawan dirumahkan.

Dampak Pada Perekonomian Daerah

Plh Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Djoko Widajatno menilai rencana pemerintah menyetop ekspor mineral mentah bakal berdampak cukup signifikan bagi perekonomian daerah. Misalnya seperti di Kabupaten Mimika yang selama ini 99% pendapatan asli daerah (PAD) nya bergantung dari Freeport Indonesia. "Jadi di Mimika itu hidupnya karena PAD 99% diberi oleh PTFI kalau dia nggak mampu ya tutup, terjadilah Kabupaten Mimika merdeka sendiri," ujar Djoko kepada CNBC Indonesia, Rabu (5/4/2023).

Potensi Hilangnya Pendapatan Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menjelaskan bahwa izin ekspor dilihat berdasarkan progres pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahannya (smelter). "Smelternya (Freeport) sekarang berdasarkan laporan per kuartal I-2023 itu sudah kurang lebih 60%. Sudah mengeluarkan dana hampir US$ 2 miliar, jadi progres cukup bagus," terang Menteri Arifin di Istana Negara, Senin (3/4/2023).

Menteri Arifin sendiri menyadari bahwa saat ini pemerintah memegang 51% saham di Freeport Indonesia. Dengan begitu, apabila kegiatan ekspor dihentikan atau dihambat, potensi pendapatan dari ekspor mineral akan hilang. Dampaknya akan dirasakan oleh perekonomian Indonesia, termasuk penurunan devisa negara dan penurunan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada industri tambang. Oleh karena itu, Menteri Arifin memastikan bahwa pengembangan smelter dan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan mineral harus terus didorong agar Indonesia dapat memaksimalkan potensi sumber daya mineralnya.

Sumber: finance.detik.com

Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Sampaikan pendapat Anda kepada kami. Jangan lupa follow akun Instagram, TikTok, Youtube Digivestasi agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar teknologi aset digital dan investasi aset digital