Gelombang Pemangkasan Anggaran di Berbagai Negara, PNS Terancam

Sejumlah negara di dunia mengambil langkah tegas dengan memotong anggaran guna meningkatkan efisiensi keuangan. Kebijakan ini berdampak besar terhadap pegawai negeri sipil (PNS), bahkan ada negara yang langsung mengumumkan pengurangan tenaga kerja hingga 20%.

Berikut rangkuman negara-negara yang melakukan pemangkasan anggaran berdasarkan laporan CNBC Indonesia, Kamis (13/2/2025):

1. Argentina Pangkas Ribuan PNS, Raih Surplus Anggaran

Argentina menjalankan kebijakan penghematan anggaran besar-besaran sejak Presiden Javier Milei mulai menjabat pada 2023. Berbagai langkah drastis, termasuk pemecatan pegawai pemerintahan, berhasil membawa Argentina mencatat surplus anggaran pertama dalam 14 tahun.

Milei menerapkan berbagai kebijakan tegas seperti menghentikan proyek pekerjaan umum, memangkas transfer dana ke provinsi, memotong subsidi energi dan transportasi, serta mengurangi gaji pensiun dan pegawai negeri. Ia bahkan menghapus lebih dari 30.000 posisi di pemerintahan.

Tak hanya itu, Milei menggunakan hak veto untuk membatalkan dua rancangan undang-undang yang sebelumnya telah disetujui parlemen, yang berupaya menambah anggaran untuk pensiun dan pendidikan tinggi. Meskipun menghadapi tekanan politik, kebijakan ini akhirnya menghasilkan surplus fiskal, sebuah pencapaian langka dalam lebih dari satu dekade.

"Hari ini, kita bisa dengan bangga mengatakan bahwa tidak ada lagi defisit di Argentina," ujar Menteri Ekonomi Luis Caputo melalui platform X. Ia mengungkapkan bahwa Argentina mencatat surplus fiskal sebesar 1,8% dari PDB pada 2024, menandai keberhasilan reformasi Milei.

2. Amerika Serikat Mulai Pemangkasan di Bawah Trump-Musk

Di Amerika Serikat (AS), pemerintahan Presiden Donald Trump bersama Elon Musk, yang kini menjabat sebagai Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), mulai melakukan penghematan besar-besaran.

Musk sebelumnya memperingatkan bahwa keuangan AS berada dalam bahaya, sehingga diperlukan pemangkasan anggaran secara drastis. Ia bahkan diberikan otoritas untuk membubarkan sebagian pemerintahan guna mengurangi birokrasi yang dianggap tidak efisien.

Meskipun belum mengungkapkan lembaga mana yang akan mengalami pemangkasan pegawai, Musk menyebut bahwa terdapat potensi pemotongan anggaran hingga US$ 1 triliun (Rp 16.367 triliun).

Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil karena mayoritas rakyat AS menginginkan reformasi besar dalam pemerintahan, sebuah isu yang sering disuarakan oleh Trump dalam kampanyenya.

Namun, langkah Musk menghadapi perlawanan hukum dari sejumlah pihak yang menganggap kebijakannya sebagai perebutan kekuasaan yang ilegal. Meski demikian, Musk tetap bersikeras dan bahkan menantang firma hukum yang mengajukan gugatan terhadapnya.

"Siapa yang berusaha menghalangi keinginan rakyat dengan kasus-kasus hukum ini?" tulis Musk di platform X.

Trump pun membela kebijakan ini, menyebutnya sebagai upaya memberantas korupsi di pemerintahan.

"Kami ingin menyingkirkan korupsi, tetapi tampaknya sulit dipercaya bahwa seorang hakim bisa mengatakan ‘kami tidak ingin Anda melakukan itu’," kata Trump.

3. Vietnam Pangkas Anggaran, 100.000 PNS Kehilangan Pekerjaan

Vietnam juga mengambil langkah penghematan drastis, dengan memotong belanja negara sebesar 113 triliun dong (Rp 72 triliun) dalam lima tahun ke depan.

Sebagai bagian dari reformasi, jumlah kementerian dan lembaga dikurangi dari 30 menjadi 22, yang berdampak langsung pada pegawai negeri sipil, polisi, militer, hingga media pemerintah.

Pemangkasan ini menyebabkan sekitar 100.000 pegawai diberhentikan atau ditawarkan pensiun dini. Namun, belum ada kejelasan terkait bagaimana efisiensi yang lebih besar akan dicapai.

"Negara tidak boleh menjadi tempat perlindungan bagi pejabat yang tidak kompeten," ujar Pemimpin Tertinggi Vietnam, To Lam.

Dampak dari kebijakan ini sudah terasa di kalangan pekerja sektor publik. Seorang mantan jurnalis media pemerintah, Than (nama samaran), mengaku kehilangan pekerjaannya setelah 12 tahun berkarier. Kini, ia beralih menjadi sopir taksi untuk menghidupi keluarganya.

Meski demikian, Vietnam tetap optimistis. Dengan pertumbuhan ekonomi 7,1% pada 2024, negara ini bercita-cita menjadi negara berpendapatan menengah pada 2030 dan berpendapatan tinggi pada 2045.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita