Indonesia Bimbang Antara Swasembada dan Ekspor Beras ke Malaysia

Harapan Indonesia untuk mencapai swasembada pangan kini dihadapkan pada dilema atas wacana ekspor beras ke Malaysia. Pemerintah terlihat belum bulat dalam menyikapi permintaan dari negara tetangga. Awalnya, permintaan dari Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia, YB Datuk Seri Haji Mohamad bin Sabu, sempat ditolak langsung oleh Indonesia sebelum kemudian direvisi.

"Saat beliau (Menteri Malaysia) bertanya 'Bisakah kami mengimpor beras dari Indonesia?', saya jawab, untuk sementara kami fokus menjaga stok dalam negeri," ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat menolak permintaan tersebut dalam pertemuan di kantornya di Ragunan, Jakarta Selatan, pada Selasa (22 April).

Namun, sekitar 23 hari kemudian, sikap itu berubah. Pernyataan berbeda justru muncul dari Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, yang juga dikenal sebagai mantan asisten pribadi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sudaryono mengungkapkan bahwa pembicaraan dengan pihak Malaysia terkait pengiriman beras sudah berlangsung. Ia bahkan menyebutkan bahwa calon importir dari Malaysia sudah ditemui untuk merealisasikan transaksi tersebut.

Disebutkan bahwa Malaysia akan menerima pasokan sebanyak 2.000 ton beras setiap bulan dari Indonesia. Meskipun jumlah itu tidak besar, mengingat Malaysia biasanya mengimpor dalam volume lebih tinggi dari negara lain.

“Kami sedang merancang semuanya. Prinsipnya, kalau Presiden (Prabowo Subianto) sudah menginstruksikan, maka kami siap melaksanakannya,” tegas Sudaryono pada Kamis (15 Mei).

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, menuturkan bahwa pemerintah sedang berusaha menambah cadangan beras nasional. Saat ini, Perum Bulog memiliki cadangan 3,7 juta ton — jumlah tertinggi sejak lembaga tersebut berdiri pada 1969.

Namun, niat untuk menjaga stok dalam negeri tampaknya bertentangan dengan sikap Presiden Prabowo yang bersedia berbagi dengan negara tetangga yang kekurangan pangan. “Kalau ada negara tetangga kekurangan beras, ya kita bantu. Begitu pesan dari Pak Presiden. Apalagi sekarang stok kita lagi banyak,” ujar Zulkifli di Jakarta Pusat, Jumat (16 Mei).

Malaysia menganggap Indonesia telah unggul dalam penerapan teknologi pertanian, yang membuat mereka tertarik untuk membeli beras dari Indonesia. Dr. Atris Suyantohadi dari UGM membenarkan bahwa sejak 2023, Kementan telah menjalankan formula khusus dengan memberikan perhatian lebih pada padi dan jagung melalui program bantuan pemerintah.

“Akibatnya, produksi padi meningkat dan tercapai surplus dalam memenuhi kebutuhan nasional,” jelasnya kepada CNNIndonesia.com pada Senin (19 Mei).

Namun, Atris menekankan pentingnya kajian mendalam terhadap efektivitas teknologi yang digunakan untuk meningkatkan produksi. Ia menilai rencana ekspor ke Malaysia bisa jadi positif, asalkan berdasarkan data surplus aktual dan tidak mengganggu kebutuhan dalam negeri.

"Transparansi data cadangan nasional dan kestabilan harga beras lokal harus tetap menjadi prioritas utama,” katanya.

Yusuf Wibisono, Direktur Next Policy, menambahkan bahwa besarnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP) membuka peluang ekspor, mengingat beras bukan komoditas yang bisa disimpan terlalu lama. Ia mengidentifikasi tiga penyebab utama stok melimpah: sisa stok impor tahun lalu, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen yang tinggi tanpa syarat, serta musim hujan yang mendukung hasil panen maksimal.

Namun, menurutnya, ekspor bukanlah solusi terbaik saat ini. Ia menyarankan agar stok CBP segera disalurkan melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasar.

Yusuf mengajukan dua alasan utama mengapa ekspor tidak tepat. Pertama, harga beras Bulog relatif mahal karena penetapan HPP yang tinggi dan penyerapan tanpa seleksi kualitas. Kedua, harga beras di pasar internasional saat ini sedang menurun, membuat ekspor tidak kompetitif.

Jebakan Swasembada Semu

Yusuf memperingatkan bahwa stok besar bukan berarti Indonesia telah mencapai swasembada. Pemerintah diminta tetap fokus meningkatkan produksi secara berkelanjutan. “Produksi beras kemungkinan menurun di paruh kedua 2025 karena musim hujan berakhir,” ujarnya.

Ia menganjurkan pemerintah memperkuat kebijakan harga gabah dan mencegah alih fungsi lahan sawah. Fokus pada pertanian keluarga (family farming), terutama di Pulau Jawa sebagai pusat pangan nasional, juga penting.

Ia menunjukkan bahwa produksi beras stagnan dalam lima tahun terakhir: dari 31,31 juta ton pada 2019 turun menjadi 30,37 juta ton pada 2024.

Sementara itu, analis kebijakan pangan Syaiful Bahari menilai ekspor 2.000 ton ke Malaysia masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan negara tersebut, yang mencapai 3 juta ton per tahun. Sebagian besar kebutuhan Malaysia dipenuhi oleh Vietnam, India, dan Thailand, apalagi saat ini harga beras global berada di kisaran US$390–450 per ton.

Menurutnya, ekspor ini tidak berdasar pada keuntungan perdagangan, melainkan niat menjaga hubungan baik antarnegara. Ia juga menyoroti bahwa konsumsi nasional Indonesia mencapai 30–32 juta ton per tahun, sementara stok CBP hanya cukup untuk satu hingga dua bulan ke depan.

Syaiful menyarankan keberhasilan swasembada baru bisa dinilai setelah 3–5 tahun konsisten. Panen dari 10,6 juta hektare lahan padi harus menghasilkan 56 juta ton GKP untuk dikatakan dalam tahap pemulihan.

“Selanjutnya, tingkatkan hasil per hektare dari 5,5 ton menjadi 6 atau 7 ton agar GKP tahunan bisa mencapai 70 juta ton. Itu baru bisa dikatakan swasembada,” ujarnya.

Meskipun cadangan 3 juta ton dianggap cukup, jumlah itu masih jauh dari ambang aman yaitu 20–25% dari konsumsi nasional. Jika target itu tercapai, barulah Indonesia layak mengekspor seperti India dan Vietnam.

Eliza Mardian dari CORE Indonesia mengapresiasi langkah Bulog menyerap hasil panen langsung dari petani. Jika konsisten, Indonesia bisa surplus 3 juta ton di akhir tahun. Namun, ia mengingatkan bahwa kapasitas penyimpanan Bulog terbatas dan bisa berdampak pada kualitas.

Eliza menyarankan ekspor dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan angka produksi riil, bukan proyeksi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga psikologi pasar agar harga tetap stabil dan tidak dimanfaatkan oleh spekulan.

Sebaliknya, ia tak menyarankan menumpuk beras terlalu lama di gudang karena bisa menurunkan kualitas dan menyebabkan pemborosan.