Bank Dunia telah merevisi turun prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2025, dari sebelumnya 5 persen menjadi 4,7 persen. Penurunan ini dikaitkan dengan memburuknya situasi ekonomi global yang ditandai oleh peningkatan hambatan perdagangan, ketidakpastian kebijakan, dan menurunnya arus investasi.

"Pertumbuhan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, diperkirakan akan melambat akibat lemahnya investasi serta tekanan dari kondisi eksternal yang semakin menantang," tulis Bank Dunia dalam laporan "Prospek Ekonomi Global" edisi Juni 2025, yang dirilis pada Rabu (11/6).

Dalam laporan tersebut juga dijelaskan bahwa banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi persoalan fiskal serius. Pendapatan negara yang terbatas, beban subsidi yang besar, serta tingginya pembayaran bunga utang membatasi ruang fiskal pemerintah untuk menjaga laju pertumbuhan.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) juga telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen untuk tahun ini, dan memprediksi pertumbuhan stagnan pada level tersebut hingga tahun 2026.

Dalam laporan "World Economic Outlook" (WEO) April 2025, Direktur Departemen Riset IMF Pierre-Olivier Gourinchas menyebutkan bahwa ketegangan perdagangan global dan ketidakpastian kebijakan merupakan faktor utama yang menghambat prospek pertumbuhan, termasuk bagi Indonesia.

"Kita memasuki masa baru, di mana sistem ekonomi global yang telah bekerja selama 80 tahun sedang mengalami reset. Meningkatnya ketidakpastian kebijakan, terutama akibat kenaikan tarif, menjadi penyebab utama melemahnya proyeksi ekonomi global," ujarnya saat konferensi pers peluncuran laporan, Rabu (23/4).

Perkiraan pertumbuhan dari Bank Dunia dan IMF ini jauh di bawah target pemerintah yang mencantumkan angka 5,2 persen dalam APBN 2025. Angka 4,7 persen juga jauh dari visi ambisius Presiden Prabowo Subianto yang ingin membawa ekonomi Indonesia tumbuh hingga 8 persen selama masa pemerintahannya, meski target itu baru diperkirakan tercapai pada 2028.

Pertanyaannya, apa dampak jika ekonomi benar-benar hanya tumbuh 4,7 persen? Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan Prabowo?

Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah refleksi agregat dari seluruh kegiatan ekonomi. Jika pertumbuhan melemah, maka hal itu akan berdampak luas, termasuk dalam sektor produksi, di mana pelaku usaha akan menyesuaikan operasional akibat melemahnya permintaan masyarakat.

"Penurunan permintaan akan mempengaruhi arus kas industri, sehingga perusahaan harus melakukan penyesuaian. Sayangnya, penyesuaian ini seringkali dilakukan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK)," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut menjadi lebih genting ketika lapangan kerja semakin terbatas di tengah tingginya angka PHK. Ini bisa memicu lonjakan penduduk rentan miskin.

Yusuf menilai bahwa upaya pemerintah menggulirkan stimulus sudah berada di arah yang tepat, namun masih terdapat potensi untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satu pendekatan yang bisa diambil adalah menyasar stimulus secara lebih spesifik kepada calon kelas menengah atau sebagian

kelompok kelas menengah, karena kelompok ini menyumbang sekitar 40 persen terhadap konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,7 persen seharusnya menjadi sinyal peringatan serius bagi pemerintah. Angka ini tidak hanya meleset dari target Prabowo, namun juga terlalu rendah untuk menampung penambahan angkatan kerja baru setiap tahun.

Menurutnya, agar tingkat pengangguran tetap terkendali, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal 5,5 persen. Jika pertumbuhan tetap di bawah angka tersebut, penciptaan lapangan kerja akan mandek dan angka pengangguran meningkat.

Syafruddin memperingatkan bahwa kondisi ini bisa memicu kenaikan angka kemiskinan, apalagi bila sektor formal melemah dan sektor informal mengambil alih. Hal ini akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan melemahkan konsumsi rumah tangga sebagai sumber utama pertumbuhan.

Ia menekankan bahwa pemerintah tidak bisa diam melihat kondisi ini. Prabowo harus segera mengarahkan kebijakan fiskal yang lebih pro-pertumbuhan dan berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Ia menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan program padat karya, mempercepat pembangunan infrastruktur yang memiliki efek pengganda tinggi, serta memberikan insentif fiskal yang tepat kepada industri padat karya seperti tekstil, makanan, dan elektronik.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Bank Indonesia perlu diberi ruang manuver untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan suku bunga agar iklim investasi tetap kondusif.

Di sisi lain, pemerintah harus mulai meninggalkan kebijakan populis jangka pendek yang hanya membebani APBN, dan mengarahkan belanja negara ke sektor-sektor yang mampu meningkatkan produktivitas nasional.

Lebih dari itu, Prabowo perlu membangun kepercayaan investor dan pelaku usaha melalui langkah reformasi struktural nyata. Kemudahan berusaha, kepastian hukum, serta penguatan institusi harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan konkret, bukan sekadar slogan.

Tanpa hal tersebut, investasi akan stagnan dan lapangan kerja yang dijanjikan tidak akan tercapai. Prediksi pertumbuhan ekonomi 4,7 persen dari Bank Dunia dan IMF bukanlah takdir mutlak, melainkan peringatan keras bahwa tanpa perbaikan arah kebijakan, Indonesia bisa benar-benar mengalami perlambatan ekonomi dan ledakan pengangguran.