Defisit AS Tembus Rekor Baru di Awal Kepemimpinan Trump

Kondisi utang dan defisit anggaran Amerika Serikat (AS) semakin memburuk pada bulan pertama pemerintahan Presiden Donald Trump. Berdasarkan laporan terbaru Departemen Keuangan AS, defisit anggaran untuk Februari 2025 telah melampaui US$ 1 triliun atau sekitar Rp 16.453 triliun (dengan asumsi kurs Rp 16.453), meskipun tahun fiskal belum mencapai pertengahan.

Meskipun ada sedikit pengurangan dalam pengeluaran pemerintah, jumlah tersebut masih jauh melebihi pendapatan yang diterima. Defisit bulan Februari sendiri mencapai lebih dari US$ 307 miliar (Rp 5.051 triliun) atau meningkat 3,7% dibandingkan Februari 2024.

Secara keseluruhan, dalam lima bulan pertama tahun fiskal 2025, defisit AS telah mencapai US$ 1,15 triliun (Rp 18.921 triliun). Angka ini mengalami kenaikan sekitar US$ 318 miliar (Rp 5.234 triliun) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, atau meningkat 38%, mencetak rekor baru untuk periode ini.

Beban Utang Nasional Semakin Meningkat

Salah satu perhatian utama adalah beban bunga utang nasional AS, yang kini mencapai US$ 36,2 triliun (Rp 595,6 kuadriliun). Biaya bunga untuk Februari 2025 tercatat mengalami sedikit penurunan menjadi US$ 74 miliar (Rp 1.217 triliun), tetapi total pembayaran bunga sepanjang tahun fiskal ini telah mencapai US$ 396 miliar (Rp 6.518 triliun).

"Biaya bunga kini menjadi pengeluaran terbesar ketiga setelah anggaran pertahanan nasional dan kesehatan. Sementara itu, Jaminan Sosial dan Medicare tetap menjadi beban utama dalam anggaran AS," ujar Juru Bicara Departemen Keuangan, dikutip dari CNBC Internasional, Kamis (13/3/2025).

Defisit anggaran AS terus mengalami peningkatan tajam dalam tiga tahun terakhir kepemimpinan mantan Presiden Joe Biden, di mana angkanya melonjak dari US$ 1,38 triliun (Rp 22.710 triliun) menjadi US$ 1,83 triliun (Rp 30.106 triliun).

Trump Bentuk Dewan Efisiensi, Wacanakan Perpanjangan Pemotongan Pajak

Sejak kembali menjabat, Trump menjadikan pemulihan kondisi fiskal sebagai salah satu prioritas utamanya. Ia membentuk Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency/DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk.

Dewan ini telah mengambil langkah-langkah seperti pengurangan tenaga kerja di berbagai departemen dan menawarkan insentif pensiun dini. Namun, menurut Departemen Keuangan, belum ada dampak signifikan dari kebijakan tersebut.

Di sisi lain, Trump berencana memperpanjang kebijakan pemotongan pajak Tax Cuts and Jobs Act, yang pertama kali diperkenalkan pada masa kepemimpinannya sebelumnya. Meskipun Trump mengklaim kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, beberapa lembaga pemikir memperingatkan bahwa perpanjangan ini berpotensi menambah defisit hingga US$ 3,3 triliun (Rp 54.249 triliun) dalam satu dekade ke depan.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita