Daya saing Indonesia mengalami penurunan tajam menurut laporan World Competitiveness Ranking (WCR) 2025 yang dirilis oleh Institute for Management Development (IMD). Posisi Indonesia merosot drastis dari peringkat 27 ke peringkat 40. Hal ini menempatkan Indonesia di bagian bawah dari total 69 negara yang menjadi objek survei dalam studi tersebut.

Tahun ini mencatat kemunduran signifikan, menghapus pencapaian positif dua tahun sebelumnya. Padahal, pada tahun lalu Indonesia sempat menorehkan pencapaian tertinggi dalam peringkat daya saing. Rekor terendah sebelumnya terjadi pada 2022 saat Indonesia menduduki peringkat 44.

IMD menilai daya saing setiap negara menggunakan 330 indikator. Lima aspek utama ekonomi yang dinilai meliputi kondisi ekonomi dalam negeri, perdagangan internasional, investasi asing, ketenagakerjaan, dan harga-harga.

Dalam laporan ini, Indonesia mencatat skor buruk terutama dalam hal investasi internasional dan harga. Skor daya saing dalam kategori harga turun dari posisi 12 ke posisi 16. Sementara itu, peringkat Indonesia dalam aspek investasi asing anjlok dari posisi 6 menjadi 42.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, penurunan ini disebabkan oleh tidak terfokusnya kebijakan pemerintahan baru.

Ia menyoroti efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya tidak berdampak terhadap percepatan proses perizinan.

“Peringkat efisiensi pemerintahan kita buruk, bahkan turun dari posisi 23. Jadi, kalau efisiensi anggaran itu tidak berdampak langsung ke pelayanan, itu patut dipertanyakan. Negara lain seperti Vietnam, efisiensinya difokuskan untuk mempercepat perizinan,” kata Bhima saat diwawancara CNNIndonesia.com, Rabu (25/6).

Faktor serupa juga diyakini Bhima sebagai penyebab turunnya peringkat dalam aspek investasi asing. Ia menilai peralihan arah kebijakan yang drastis dari era Jokowi ke Prabowo menyebabkan investor kehilangan kepercayaan.

Menurut Bhima, di masa Jokowi, proyek infrastruktur dan hilirisasi industri berhasil menarik minat investor. Namun kini, arah kebijakan lebih mengutamakan sektor ketahanan pangan dan industri pertahanan.

“Perubahan fokus ini mengubah tingkat kepercayaan investor. Terlebih, perubahan kebijakan terjadi secara cepat dan sering,” jelasnya.

Hal senada disampaikan oleh Ronny Sasmita, analis senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution. Ia mengatakan bahwa kurangnya konsistensi dan arah kebijakan pemerintah menjadi faktor utama kemerosotan daya saing nasional.

“Secara fiskal, terlihat bahwa sejumlah kebijakan pemerintah justru menambah beban keuangan negara dan berpotensi meningkatkan utang. Di sisi lain, belum ada keseriusan dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio),” jelas Ronny.

⚠️ Potensi Bahaya

Bhima memperingatkan bahwa penurunan daya saing membawa risiko besar bagi Indonesia. Salah satunya adalah hilangnya peluang masuknya investasi.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, investor mencari negara baru yang aman untuk menanamkan modal atau memindahkan pabrik guna menghindari konflik internasional.

“Kalau daya saing kita terus menurun secara signifikan, maka kita akan kehilangan peluang strategis. Investor bisa memilih negara lain untuk relokasi industri, yang akan berdampak negatif terhadap penciptaan lapangan kerja,” terang Bhima.

Sementara itu, Andry Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, menyebut tantangan masa depan akan muncul dari rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Laporan IMD menyoroti rendahnya jumlah tenaga kerja di sektor riset dan pengembangan, serta buruknya skor pelajar Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA).

IMD juga mencatat rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Menurut Andry, hal ini sangat penting karena Indonesia tengah menghadapi momen bonus demografi.

“Bonus demografi 2040 sudah di depan mata. Jika tidak ada reformasi menyeluruh dan langkah transformasional (‘game changer’), maka kita akan kesulitan. Banyak angkatan kerja nanti tidak terserap industri karena kualitasnya belum mencukupi,” ucap Andry.

Andry mendorong pemerintah segera merespons laporan penurunan daya saing ini dengan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang.

Ia menyarankan agar fokus diarahkan pada perbaikan infrastruktur pendidikan dan reformasi sistem pendidikan dalam jangka panjang agar SDM Indonesia siap terserap oleh sektor industri.

Langkah ini, menurut Andry, tidak hanya penting untuk memperbaiki skor daya saing, tetapi juga untuk meyakinkan para investor.

“Investor global sangat memperhatikan laporan-laporan seperti ini. Mereka menilai kesiapan negara, termasuk daya saing tenaga kerjanya, melalui laporan semacam ini,” ujarnya.

“Pemerintah harus merespons laporan IMD ini secara serius. Jika tidak, kesan yang muncul adalah bahwa Indonesia memang tidak kompetitif,” tutup Andry.