Pemerintah secara resmi menetapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan, yaitu setiap hari Jumat, sebagai langkah antisipasi terhadap dampak lanjutan dari konflik di Timur Tengah yang memicu volatilitas harga energi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya antisipatif pemerintah yang termasuk dalam program transformasi budaya kerja nasional yang mengedepankan efisiensi serta modernisasi.

Ia menyampaikan bahwa penerapan WFH bagi ASN, baik di tingkat pusat maupun daerah, dilakukan satu hari kerja setiap hari Jumat.

Airlangga juga menyebutkan bahwa ketentuan lebih rinci mengenai kebijakan ini akan dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Selain itu, kebijakan tersebut turut disertai dengan pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50%.

Melalui surat edaran dari Menteri PANRB, pemerintah mendorong percepatan transformasi digital serta efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan peningkatan penggunaan transportasi publik.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini mulai diberlakukan pada 1 April 2026.