Bolivia saat ini tengah menghadapi krisis ekonomi yang serius dan berisiko mengalami gagal bayar utang jika tidak segera memperoleh dukungan pendanaan asing tambahan.
“Kami berusaha keras agar tidak sampai default,” ujar Presiden Luis Arce seperti dilaporkan oleh AFP pada Jumat (20 Juni 2025).

“Kami punya itikad untuk membayar seluruh kewajiban kami, namun bagaimana bisa kami melakukannya jika kami tidak memiliki sumber daya?” tambahnya.

Sebagai informasi, utang luar negeri Bolivia telah mencapai US$13,3 miliar (sekitar Rp218 triliun). Pemberi pinjaman terbesar negara ini meliputi Bank Pembangunan Inter-Amerika, Bank Pembangunan Amerika Latin dan Karibia (CAF), Bank Dunia, serta pemerintah China.

Namun, Presiden Arce gagal meyakinkan parlemen agar menyetujui rencananya untuk mencari pinjaman baru sebesar US$1,8 miliar dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Bolivia saat ini membutuhkan total US$2,6 miliar pada bulan Desember untuk keperluan impor bahan bakar serta pembayaran utang luar negeri.

“Kita telah melakukan negosiasi yang sangat buruk sebagai sebuah negara,” katanya menambahkan.
“Dalam sistem pembiayaan luar negeri, saat kita membayar utang pokok dan bunga kepada kreditor, aliran keluar dolar biasanya ditutupi oleh pencairan dana baru dari utang baru. Tetapi hal ini tidak terjadi di Bolivia saat ini,” jelasnya.

Menurut data Bank Dunia, beban utang Bolivia kini setara dengan lebih dari 37% dari Produk Nasional Bruto (PNB) negara itu. Bolivia terakhir kali mengalami gagal bayar pada tahun 1984.

Sebelumnya, Presiden Arce menolak desakan agar ia mengundurkan diri di tengah krisis ekonomi yang ditandai dengan kelangkaan mata uang asing, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya. Namun, ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri lagi dalam pemilu bulan Agustus mendatang, setelah tingkat persetujuannya anjlok ke angka 9,0%, salah satu yang terendah di wilayah Amerika Selatan menurut lembaga survei Latinobarometro.

Perlu diketahui bahwa Bolivia merupakan rumah bagi sekitar 12 juta jiwa, dengan mayoritas penduduknya berasal dari kelompok masyarakat adat. Meski negara ini memiliki kekayaan alam yang besar seperti gas alam dan litium, Bolivia tetap menjadi salah satu negara termiskin di Amerika Selatan.

Pada tahun 2023, perusahaan minyak milik negara, YPFB, mengumumkan bahwa Bolivia telah kehabisan cadangan gas alam, komoditas ekspor utama mereka, akibat kurangnya investasi di sektor eksplorasi baru. Penurunan ekspor gas ini berdampak besar terhadap cadangan devisa negara yang terus menyusut, hingga Bolivia tak mampu mengimpor cukup bahan bakar, yang selama ini disubsidi besar-besaran untuk kebutuhan domestik.

Inflasi tahunan pada Mei 2025 melonjak hingga 18,4% (year-on-year), merupakan level tertinggi dalam hampir 20 tahun terakhir, sementara mata uang nasional Bolivia, Boliviano, terus mengalami depresiasi.

Kondisi sulit ini semakin diperparah oleh konflik internal antara Presiden Arce dan mantan sekutunya, mantan Presiden Evo Morales, yang kini menjadi lawan politik. Morales kerap menggerakkan massa pendukungnya untuk menuntut Arce mundur dari jabatannya, termasuk dalam aksi-aksi besar yang berlangsung sepanjang tahun lalu.

Arce, yang mulai menjabat sejak tahun 2020, menuduh Morales memanfaatkan krisis ekonomi ini untuk tujuan politik. Dalam bentrokan yang terjadi pada minggu lalu, setidaknya empat polisi dan satu demonstran tewas.