Trump Usulkan AS Ambil Alih Gaza, Dunia Beri Kecaman Keras

Usulan mengejutkan datang dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait Jalur Gaza. Dalam pengumuman yang disampaikan di Gedung Putih bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump menyatakan bahwa AS berencana mengambil alih wilayah Palestina tersebut.

Rencana ini langsung menuai kritik dari berbagai pemerintah di dunia. Meski begitu, Trump masih belum memberikan rincian detail terkait langkah-langkah yang akan diambil.

Rencana Kepemilikan Jangka Panjang

Dalam konferensi pers pada Selasa (4/2/2025), Trump menegaskan bahwa AS akan menguasai Gaza dalam jangka panjang serta bertanggung jawab atas pembersihan sisa bom dan senjata yang belum meledak di wilayah tersebut.

"Kami akan memilikinya dan memastikan semua bahan peledak berbahaya serta senjata lainnya di lokasi itu dihilangkan," ujar Trump.

Lebih lanjut, Trump menyatakan bahwa AS akan meratakan bangunan yang hancur dan membangun kembali Gaza guna menciptakan pertumbuhan ekonomi serta menyediakan lapangan pekerjaan dan perumahan bagi penduduk di kawasan itu.

"Kami akan meratakan area itu, menghapus bangunan yang rusak, lalu membangun ekonomi yang kuat untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan perumahan bagi warga," tambahnya.

Trump juga menyebut bahwa rencana ini dapat membawa stabilitas besar bagi Timur Tengah secara keseluruhan.

Relokasi Warga Palestina?

Trump juga mengindikasikan bahwa warga Palestina di Gaza mungkin akan direlokasi. Ia menegaskan bahwa pembangunan kembali tidak akan diperuntukkan bagi penduduk asli Gaza.

"Tidak boleh ada pembangunan kembali dan pendudukan oleh orang-orang yang sama yang selama ini telah tinggal, berjuang, dan meninggal di sana," kata Trump.

Trump berpendapat bahwa satu-satunya alasan warga Palestina ingin kembali ke Gaza adalah karena mereka tidak memiliki pilihan lain. Ia bahkan membayangkan Gaza diisi oleh komunitas internasional.

"Saya membayangkan orang-orang dari seluruh dunia akan tinggal di sana. Gaza bisa menjadi tempat internasional yang luar biasa," ujarnya.

Meskipun demikian, Trump menyatakan bahwa warga Palestina tetap bisa tinggal di Gaza, tetapi dengan kondisi yang berbeda dari sebelumnya.

AS Berencana Kirim Pasukan ke Gaza

Trump juga mengisyaratkan kemungkinan keterlibatan pasukan AS di Gaza jika diperlukan.

"Kami akan melakukan apa yang dibutuhkan. Jika diperlukan, kami akan menurunkan pasukan di sana," katanya saat ditanya mengenai keterlibatan militer AS.

Jalur Gaza Akan Disulap Jadi “Riviera Timur Tengah”

Trump berambisi untuk mengubah Gaza menjadi pusat ekonomi yang disebutnya sebagai "Riviera Timur Tengah".

"Kami akan mengambil alih dan membangun kawasan itu, menciptakan ribuan lapangan pekerjaan. Ini akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah," ujarnya.

Trump menekankan bahwa potensi Jalur Gaza sangat besar jika dikelola dengan baik.

Dukungan dari Pemimpin Arab?

Trump mengklaim bahwa pemimpin negara-negara Arab mendukung rencananya. Namun, setelah pengumuman itu, Liga Arab justru menyatakan penolakan keras.

"Saya telah berbicara dengan para pemimpin Timur Tengah, dan mereka menyukai gagasan ini. Mereka percaya ini bisa membawa stabilitas yang sangat dibutuhkan," kata Trump.

Namun, pernyataan ini justru menuai kecaman luas, terutama dari negara-negara Arab. Banyak pihak menuding rencana Trump berpotensi sebagai upaya "pembersihan etnis" terhadap warga Palestina.

Relokasi Bersifat Sementara?

Menanggapi kontroversi ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa relokasi warga Palestina hanya bersifat sementara, sampai wilayah tersebut dibangun kembali.

"Ini adalah langkah yang sangat murah hati—sebuah tawaran untuk membangun kembali dan bertanggung jawab atas rekonstruksi Gaza," katanya.

Di sisi lain, Juru Bicara AS Karoline Leavitt mengklarifikasi bahwa AS tidak akan membiayai proyek pembangunan kembali di Gaza.

Indonesia Kecam Rencana Trump

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, menolak keras rencana Trump untuk mengambil alih Gaza dan merelokasi warga Palestina.

"Indonesia menentang segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina dan perubahan demografi di Wilayah Pendudukan Palestina," bunyi pernyataan Kemlu RI.

Indonesia juga menyerukan agar komunitas internasional memastikan penghormatan terhadap hukum internasional dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri.

"Satu-satunya solusi yang layak bagi perdamaian di kawasan adalah mengakhiri pendudukan ilegal Israel atas Palestina," tegas Kemlu RI.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita