Ethiopia telah memulai proses negosiasi dengan China untuk mengonversi sebagian utangnya ke dalam denominasi Yuan Tiongkok. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tekanan akibat kelangkaan devisa sekaligus menjadi bagian dari upaya blok BRICS dalam menurunkan ketergantungan terhadap Dolar Amerika Serikat (AS).

Mengutip laporan dari Russia Today, pemerintah Addis Ababa berharap kebijakan tersebut dapat membantu memulihkan perekonomian nasional yang terguncang selama bertahun-tahun. Saat ini, Ethiopia sedang berupaya mengubah sebagian dari total utangnya kepada Beijing sebesar US$ 5,38 miliar (sekitar Rp 88,77 triliun) menjadi mata uang Yuan.

Gubernur Bank Nasional Ethiopia, Eyob Tekalign, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pembicaraan di Beijing bulan lalu dengan Export-Import Bank of China dan People’s Bank of China. Negosiasi tersebut mencakup berbagai isu penting, seperti sistem pembayaran, fasilitasi perdagangan, dan restrukturisasi utang.

“China merupakan mitra yang sangat strategis bagi kami saat ini... Sangat masuk akal jika kami mengatur mekanisme pertukaran mata uang. Kami telah secara resmi mengajukan hal ini dan kini sedang menindaklanjutinya,” ujar Tekalign pada Jumat (17/10/2025) seusai menghadiri pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington.

Langkah Ethiopia ini mengikuti kebijakan serupa yang telah ditempuh oleh Kenya, di mana pemerintah Nairobi baru-baru ini menyelesaikan konversi tiga pinjaman proyek kereta api yang dibiayai China dari denominasi Dolar AS menjadi Yuan. Kementerian Keuangan Kenya menyebut langkah tersebut dapat menekan biaya bunga hingga sekitar US$ 215 juta (setara Rp 3,55 triliun) per tahun.

Selain itu, Nigeria pada Desember tahun lalu juga memperbarui kesepakatan currency swap dengan People’s Bank of China senilai 15 miliar Yuan (sekitar US$ 2 miliar atau Rp 33 triliun) untuk mendukung perdagangan bilateral antara Naira dan Yuan.

Ethiopia sendiri resmi bergabung dengan blok ekonomi BRICS pada Januari 2024, bersama Mesir, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Kelompok ini terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional sebagai upaya untuk mengurangi dominasi Dolar AS. Namun, inisiatif tersebut menuai kritik dari Presiden AS Donald Trump, yang bahkan mengancam akan memberlakukan tarif tambahan dan sanksi balasan terhadap negara-negara yang terlibat.

Secara ekonomi, Addis Ababa tengah menghadapi tekanan berat akibat dampak pandemi COVID-19 dan konflik bersenjata selama dua tahun di wilayah Tigray Utara, yang berakhir pada tahun 2022. Akibat situasi tersebut, Ethiopia gagal membayar obligasi internasional senilai US$ 1 miliar (sekitar Rp 16,5 triliun) pada Desember lalu.

Di sisi lain, Ethiopia telah menandatangani perjanjian restrukturisasi utang dengan para kreditur resmi di bawah Kerangka Kerja Bersama (Common Framework) yang diinisiasi oleh G20 dan dipimpin bersama oleh Prancis dan China. Kesepakatan tersebut memberikan keringanan arus kas senilai lebih dari US$ 3,5 miliar (sekitar Rp 57,75 triliun) bagi negara tersebut.