Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan lima program hasil cepat atau quick win yang secara khusus ditujukan untuk mengejar target penerimaan pajak hingga akhir tahun 2025.

Hingga Agustus 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 1.330,4 triliun atau sekitar 55,7% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2.387,3 triliun. Angka ini juga tercatat masih lebih rendah 3,6% dibandingkan dengan capaian pada Agustus 2024 yang senilai Rp 1.379,8 triliun.

“Langkah ini ditempuh untuk memperbaiki kinerja penerimaan negara, termasuk sektor perpajakan yang belakangan ini masih mengalami kontraksi,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN edisi September 2025, dikutip Jumat (26/9/2025).

Program pertama, kata Purbaya, adalah mendorong agar perekonomian dapat tumbuh lebih cepat sehingga setoran pajak meningkat. Salah satu caranya dengan memperbesar peredaran uang primer atau M0 melalui pemindahan dana pemerintah yang menganggur di Bank Indonesia senilai Rp 200 triliun ke lima bank BUMN.

“Dengan cara ini otomatis penerimaan pajak ikut naik. Jadi, saya menambah pendapatan bukan lewat kenaikan tarif pajak, melainkan dengan menggairahkan aktivitas ekonomi agar penerimaan pajak lebih besar. Anda pun tidak merasa terbebani, karena kalau ekonomi tumbuh pesat, bayar pajak pun akan terasa ringan, bahkan menyenangkan,” jelas Purbaya.

Program quick win kedua adalah mengejar tunggakan pajak dari sekitar 200 wajib pajak dengan total nilai mencapai Rp 60 triliun. Ia menegaskan bahwa pada pekan ini para penunggak pajak tersebut akan diminta berkomitmen untuk melunasi utangnya kepada negara.

“Dan mereka tidak bisa menghindar. Kami juga melakukan penegakan hukum dengan tegas bagi yang tidak patuh, bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, serta PPATK,” paparnya.

Program ketiga, menurut Purbaya, adalah memastikan penyelesaian masalah pada sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system. Ia bahkan berencana mendatangkan pakar IT internasional untuk memperbaiki sistem yang resmi digunakan sejak 1 Januari 2025 itu.

“Prinsipnya, saya akan meninjau core tax ini, melihat apa penyebab keterlambatan, dan memperbaikinya secepat mungkin. Dalam satu bulan harusnya bisa selesai. Karena masalah utamanya ada di IT, saya akan membawa ahli-ahli teknologi dari luar negeri untuk menyelesaikannya secara cepat,” tutur Purbaya.

Program keempat adalah memperketat penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Ia memastikan bahwa di bawah kepemimpinannya, rokok ilegal, termasuk yang berasal dari Tiongkok, tidak akan lagi beredar di Indonesia, baik di marketplace, toko kelontong, maupun melalui jalur hijau bea cukai.

“Kalau ada kecurangan, dalam waktu dekat akan banyak pihak yang terungkap di situ. Siapa pun yang terlibat, baik dari bea cukai maupun dari internal Kementerian Keuangan, akan kami tindak tegas,” tegas Purbaya.

Program kelima adalah mempercepat realisasi belanja negara yang selama ini dinilai lambat di sejumlah kementerian dan lembaga. Menurutnya, percepatan ini, melalui berbagai program stimulus ekonomi dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, akan mampu menjaga daya beli masyarakat agar tetap konsumtif sekaligus semakin taat dalam membayar pajak.

“Itulah sejumlah quick wins jangka pendek yang akan kami rancang dalam waktu satu bulan ke depan,” pungkas Purbaya.