Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah berencana memberlakukan kebijakan penggunaan etanol 10 persen (E10) sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) mulai tahun 2027.

Menurut Bahlil, pemerintah saat ini masih mengkaji waktu paling tepat untuk menerapkan kebijakan tersebut. Namun, ia memperkirakan implementasi program E10 kemungkinan besar dapat dimulai sekitar dua tahun lagi.

“Namun, menurut pandangan saya, dari rancangan yang sedang kami susun, tampaknya paling lambat pada tahun 2027 kebijakan ini sudah bisa berjalan,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

Ia menambahkan, penerapan kebijakan ini juga perlu memperhatikan kesiapan fasilitas produksi etanol di dalam negeri. Bahlil menegaskan bahwa pembangunan pabrik etanol harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan secara luas.

Kendati demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk mempercepat realisasi penggunaan E10. Bahlil menekankan bahwa kebijakan ini merupakan langkah penting menuju kemandirian energi nasional.

“Program E10 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin. Saat ini impor bensin kita masih tinggi, mencapai 27 juta ton per tahun,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah juga akan mendorong penerapan biodiesel B50 mulai tahun depan, menggantikan kebijakan B40 yang masih berlaku saat ini.

Sebelumnya, pemerintah telah mencanangkan kebijakan penggunaan campuran etanol 10 persen dalam BBM, yang awalnya dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2026.

“Kita harus mencapai swasembada energi. Menteri ESDM Pak Bahlil sudah menyampaikan bahwa mulai tahun depan kita akan beralih sepenuhnya ke biofuel. Karena itu, pemerintah menargetkan agar Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar minyak pada tahun depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (15/10).