Batas waktu atau deadline untuk 17 tuntutan dalam 17+8 Tuntutan Rakyat resmi berakhir. Berikut perkembangan tanggapan dari para pihak yang menjadi sasaran tuntutan para aktivis.

Akhir dari tenggat ini ditandai dengan berlalunya hari Jumat, 5 September 2025.

Adapun pihak-pihak yang dituju dalam 17+8 Tuntutan Rakyat meliputi Presiden Prabowo Subianto, DPR, partai politik, Polri, TNI, serta kementerian di bidang ekonomi.

Daftar 17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu

Batas waktu: 5 September 2025

Tugas Presiden Prabowo

1. Menarik keterlibatan TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.

2. Membentuk tim investigasi independen untuk mengusut kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan seluruh korban kekerasan aparat pada demonstrasi 28–30 Agustus, dengan mandat yang jelas dan transparan.

Tugas DPR
3. Membatalkan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR serta menghentikan fasilitas baru termasuk pensiun.
4. Membuka transparansi anggaran terkait gaji, tunjangan, rumah dinas, dan fasilitas DPR.
5. Mendorong Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk penyelidikan melalui KPK.

Tugas Ketua Umum Parpol
6. Memberhentikan atau memberikan sanksi keras kepada kader DPR yang berperilaku tidak etis dan menimbulkan kemarahan publik.
7. Menyampaikan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis.
8. Mengikutsertakan kader dalam forum dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Tugas Polri
9. Membebaskan seluruh demonstran yang masih ditahan.
10. Menghentikan praktik kekerasan polisi dan menjalankan SOP pengendalian massa.
11. Menangkap serta memproses hukum secara terbuka anggota maupun komandan yang terbukti melakukan atau memerintahkan pelanggaran HAM.

Tugas TNI
12. Segera kembali ke barak dan menghentikan campur tangan dalam pengamanan sipil.
13. Menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil peran Polri.
14. Menyatakan komitmen publik untuk tidak terlibat di ruang sipil dalam masa krisis demokrasi.

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
15. Menjamin upah layak bagi semua pekerja, termasuk guru, buruh, tenaga kesehatan, dan mitra ojek online di seluruh Indonesia.
16. Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal serta memberikan perlindungan bagi pekerja kontrak.
17. Membuka dialog dengan serikat buruh terkait solusi atas upah minimum dan praktik outsourcing.

Selain 17 poin tersebut, terdapat 8 tuntutan tambahan yang diberi tenggat satu tahun lagi, yakni hingga 31 Agustus 2026.

Respons dari Pihak-Pihak Terkait

Pihak Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto belum memberikan tanggapan langsung atas 17+8 Tuntutan Rakyat. Namun, sejumlah pejabat pemerintahan sudah menyatakan sikap.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menerima langsung aspirasi mahasiswa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025) malam. Delegasi mahasiswa dari BEM SI Kerakyatan, GMNI, hingga Cipayung Plus menyerahkan dokumen 17+8 Tuntutan Rakyat. Brian memastikan tuntutan itu akan disampaikan ke Presiden.

“Oh tentu akan diteruskan. Tidak hanya ke Presiden, tapi juga ke kementerian terkait untuk memperbaiki dan meningkatkan hal-hal yang diperlukan,” ujar Brian.

Menko Polhukam Budi Gunawan menyatakan bahwa tuntutan tersebut akan ditangani dengan bijak, terbuka, serta sesuai hukum.
“Seperti disampaikan Presiden, suara rakyat adalah bagian penting dari demokrasi yang harus kita dengarkan dengan hati yang jernih dan penuh hormat,” jelas Budi.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, mengatakan bahwa meski semua tuntutan didengar, pemenuhannya tidak bisa dilakukan sekaligus.
“Tidak mungkin semua permintaan dipenuhi sekaligus, karena itu akan menyulitkan,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).
“Tetapi saya tahu Presiden sangat memperhatikan, mendengarkan, dan responsif terhadap aspirasi rakyat,” tambahnya.

DPR
DPR memberikan respons khusus lewat konferensi pers di Gedung DPR, Jumat (5/9/2025) malam.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan enam keputusan rapat konsultasi yang digelar sehari sebelumnya, yakni:

1. Menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR per 31 Agustus 2025.

2. Melakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri per 1 September 2025, kecuali undangan resmi kenegaraan.

3. Memangkas tunjangan dan fasilitas DPR setelah evaluasi, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.

4. Menghentikan hak keuangan anggota DPR yang sudah dinonaktifkan oleh partai politik.

5. Menindaklanjuti penonaktifan anggota DPR melalui koordinasi Mahkamah Kehormatan DPR dengan mahkamah partai.

6. Meningkatkan transparansi serta partisipasi publik dalam legislasi dan kebijakan DPR.

Partai Politik
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan pihaknya akan mempelajari 17+8 Tuntutan Rakyat dengan seksama dan menyiapkan respons proaktif. Golkar juga menonaktifkan Adies Kadir dari posisi Wakil Ketua DPR.

Dari PAN, Viktor Bungtilu Laiskodat menyebut partainya menghentikan gaji dan tunjangan untuk Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach yang dinonaktifkan dari DPR.
Selain itu, Eko Patrio dan Uya Kuya juga diberhentikan sementara oleh PAN. Putri Zulkifli Hasan menegaskan semua fasilitas untuk keduanya dihentikan.

PAN juga membuka kanal pengaduan publik melalui akun Instagram @lapor.pan dan nomor call center 081298123333.

Polri
Polri diminta membebaskan demonstran, menghentikan kekerasan, dan menindak pelaku pelanggaran.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan Polri tidak anti terhadap kritik.
“Salah satu ciri organisasi modern adalah mau menerima kritik. Kapolri selalu menekankan hal itu,” kata Trunoyudo.

TNI
Kapuspen TNI, Brigjen (Marinir) Freddy Adrianzah, menyatakan TNI menghargai tuntutan masyarakat agar tentara kembali ke barak.
“TNI sangat menghormati masukan 17+8, khususnya yang berkaitan dengan TNI,” jelas Freddy.

Kementerian Ekonomi
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, merespons poin ketenagakerjaan, termasuk permintaan mencegah PHK massal.
“Itu memang tugas pemerintah,” kata Airlangga, Kamis (4/9/2025). Ia menambahkan bahwa deregulasi industri di Jawa diperkirakan menciptakan lebih dari 100.000 lapangan kerja baru.

Pemantauan Progres
Platform independen Bijak Memantau membuka kanal khusus untuk melacak perkembangan pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat.

Hingga Jumat (5/9/2025) pukul 23.46 WIB, situs tersebut mencatat: 10 tuntutan berstatus “Baru mulai”, 4 tuntutan “Malah mundur”, 8 tuntutan “Belum digubris”, dan 3 tuntutan “Sudah dipenuhi”.